Nuansa Metro - Tanjung Morawa
Pembangunan Proyek Drainase di Dusun Desa Ljmau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang menjadi sorotan. Pasalnya, tidak terdapat papan informasi proyek sehingga terkesan proyek tersebut “siluman”.
"Sejak bangunan drainase itu dikerjakan tidak ada plang proyeknya Bang, bahkan kami mengira proyek tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) yang sengaja tidak dipasang plang proyek, agar tidak diketahui besar anggaran dan jumlah volumenya,” kata SS warga Desa Limau Manis saat ditemui wartawan, Selasa (28/11/23).
Sementara itu, beberapa pekerja pada proyek tersebut tidak mengetahui terkait sumber dana/anggaran atas proyek tersebut.
“Terkait anggaran, kami tidak tahu bang, karena kami hanya sebatas pekerja saja,” terangnya.
Secara terpisah, Kepala Desa Limau Manis, Doddi selaku Kades Limau Manis menjelaskan jika proyek drainase di Dusun XII Ljmau Manis bukan bersumber dari ADD ( Anggaran Dana Desa ).
“Saya tidak paham bang terkait anggarannya, karena proyek drainase tersebut bukan bersumber dari ADD," jelasnya.
Selanjutnya Doddi mengatakan, Proyek drainase tersebut berasal dari dinas SDABMBK (sumber daya air bina marga dan bina konstruksi) kabupaten Deli Serdang.
Menanggapi proyek drainase tanpa plang itu, Anggota LSM KPK RI Lubuk Pakam, Rusmanto Siregar mengungkapkan ada dugaan pihak oknum rekanan atau kontraktor untuk membohongi masyarakat, agar tidak termonitoring terkait besar anggaran dan sumber anggaran proyek tersebut.
"Semestinya, oknum rekanan atau kontraktor yang mengerjakan proyek drainase tersebut memasang plank proyeknya," kata Rusmanto.
Rusmanto menyampaikan lagi kepada media cetak dan online, terutama pengerjaan proyek drainase, sudah sering ditemukan pekerjaan dilakukan tanpa Plang proyek.
"Parahnya lagi, kepala dinas SDABMBK, diduga tidak memperhatikan pegawainya dilapangan tak ada pengawasan proyek tersebut," ujar Rusmanto.
Rusmanto mendesak agar PLT. Bupati Deli Serdang M. Yusuf Siregar segera mengevaluasi kinerja kepala dinas SDABMBK Deli Serdang, diduga ada main mata dengan para oknum kontraktor.
"Pembangunan drainase tersebut sudah berjalan sekitar seminggu dan tidak terdapat adanya plang proyek. Hal ini adalah sebuah pelanggaran hukum yang diatur pada Undang Undang No.14 tahun 2008 dalam pasal 2, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi pemohon informasi publik demi mendapatkan informasi," pungkas Rusmanto.
•. Romson Nainggolan.