www.nuansametro.co.id - Bandung
Pembangunan infrastruktur Perdesaan sarana olahraga lapangan Bola di Kp. Babakan Desa Santosa Kertasari yang bersumber dari DD ( Dana Desa ) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.221,141,800, hingga kini belum selesai pengerjaannya alias terbengkalai.
Sarana olahraga yang seharusnya telah digunakan oleh masyarakat sekitar, ternyata sampai sekarang hanya dibiarkan begitu saja. Bahkan nampak hasil pekerjaannya diduga tidak maksimal, lantaran untuk bangunannya masih terlihat dinding tidak diplester dan drainase permukaan asal-asalan.
Sekdes Desa Santosa, Asep Kurnaedi, yang sering disapa Dayu, membenarkan, bahwa lapangan sepakbola dalam revitalisasinya belum selesai.
"Lapang bola memang terbengkalai, dari waktu kontrak saja sudah melampaui batas kontrak kerja dan masalah ini sudah ditindak lanjuti pihak inspektorat Kabupaten Bandung" ujar Dayu.
Lebih jauh Dayu menjelaskan, permasalah terbengkalainya pembangunan tersebut, bukan berarti tidak dikerjakan, namun saran dari Inspektorat, supaya kegiatan tersebut di hentikan dulu dan boleh lanjut setelah masa anggaran perubahan di bulan Juli, nanti sisa anggaran tersebut akan dikembalikan lagi ke kas Desa untuk biaya lanjutan.
"Kendala utama yakni mengenai surat izin dari pihak perkebunan, padahal sudah dilayangkan 6 bulan sebelum pembangunan dimulai, surat izin tersebut sudah diajukan dari pihak Desa ke pihak PTPN, namun belum ada tindak lanjut, itu yang pertama,
Kedua, Dana Desa cair pada akhir tahun, yaitu pada bulan Desember 2021, sehingga pekerjaan pun belum bisa dilaksanakan, yang ketiga setelah pelaksanaan pekerjaan serta pasokan barang yang diajukan ke pihak suplayer pengirimannya telat" ungkapnya.
Menurutnya, pengerjaan tersebut baru 80%, sedangkan yang 20% lagi belum dikerjakan.
"Menurut pihak Pemkab Bandung, sisa dana tersebut akan dikembalikan kepada kas Desa dari sisa anggaran yang 20%" lanjutnya.
"Terkait ada oknum dari pemerintahan setempat atau lembaga lain yang memberhentikan pekerjaan, dengan dasar dari legalitas perizinan, padahal tadi sudah saya katakan bahwa untuk perizinan saya sudah layangkan 6 bulan sebelum pengerjaan kegiatan dimulai, Tapi oknum tersebut bersikukuh menanyakan legalitas padahal secara lisan, pihak perkebunan ( PTPN ) sudah mengizinkan, walaupun ada lahan baru untuk sarana olahraga, untuk izinnya cukup dari pihak perkebunan saja tidak usah ke direksi ( Kantor Pusat PTPN ), Pengerjaan tersebut dikerjakan oleh CV Abidas yang beralamat diwilayah Kecamatan Katapang Gandasari, dan tidak dicantumkannya CV tersebut di papan informasi mungkin TPPKD lupa" papar Dayu.
Terkait papan informasi, Aturan tersebut sudah jelas tertera dalam UU No. 14 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain UU KIP, ada beberapa aturan lain yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan program pemerintah.
Jadwal yang ditentukan lama pengerjaannya 60 hari dan harus selesai pada bulan januari atau paling lambat pada bulan februari, dan tertunda pada waktu itu sampai 15 hari, ini membuktikan banyak dugaan pelanggaran yang di lakukan.
Saat hal ini di kemukakan, Dayu berdalih, pihak pelaksana revitalisasi lapangan Babakan siap bertanggung jawab.
"Untuk komunikasi, saya dari pihak Desa dengan pihak CV baik - baik saja, nyambung, adapun untuk kegiatan tersebut, pihak CV siap bertanggung jawab, namun untuk pelaksanaannya sementara dihentikan dulu dan akan ada pengerjaan lagi nanti setelah perubahan di bulan juli" dalihnya.
Dalam kasus tersebut, pihak pelaksana bisa saja di kenai pasal 79 ayat (4) Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah menyebutkan, "pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar 1 permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan"
Transparansi anggaran menjadi suatu keharusan pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan program kerja. dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek, yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.
Ternyata tim verifikasi lapangan atau tim monitoring dari inspektorat memberhentikan pembangunan karena Desa Santosa, di tahun 2022 ini menjadi sampel audit BPK RI yang dilimpahkan dari inspektorat Kabupaten Bandung.
Hingga berita ini di publish, pelaksana kegiatan tersebut sulit untuk dimintai konfirmasinya.
• Asmi / Dispi