Nuansa Metro - Karawang | Dalam upaya untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan di tingkat desa, terjadi perubahan signifikan dalam masa jabatan Kepala Desa (Kades).
Melalui revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kades kini telah diperpanjang menjadi delapan tahun, dengan kesempatan untuk menjabat hingga dua periode.
Sebelumnya, masa jabatan Kades terbatas pada enam tahun, dengan kemungkinan maksimal tiga periode kepemimpinan. Namun, dengan perubahan ini, Kades kini memiliki lebih banyak waktu untuk merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan.
Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang, Sukanya WK, menyambut baik perubahan ini sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
"Masa jabatan delapan tahun memberikan stabilitas dan kesempatan yang lebih besar bagi Kades untuk mengimplementasikan visi dan misi mereka," ujarnya.
Dengan adanya batasan dua periode, hal ini juga membuka peluang bagi pergantian kepemimpinan secara periodik, yang diyakini akan menyegarkan dinamika politik di tingkat desa.
Meskipun demikian, Sukanya menekankan bahwa kontinuitas dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama.
Perubahan ini tidak hanya mengubah lanskap politik di tingkat desa, tetapi juga memperkuat peran dan tanggung jawab Kades sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Dengan masa jabatan yang lebih panjang, diharapkan Kades dapat lebih fokus dan berdaya guna dalam menghadapi tantangan yang kompleks di era yang terus berkembang.
Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menandai langkah maju dalam memperkuat institusi pemerintahan di tingkat desa, seiring dengan semangat untuk terus meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
• Jhon