Nuansa Metro - Deli Serdang | Sesuai undang – undang no 40 tahun 1999 pers berfungsi sebagai kontrol sosial salah satunya untuk membantu pemerintah dalam mengawasi penggunaan uang negara, hingga meminimalisir indikasi terjadinya penyalahgunaan pengelola anggaran yang tidak amanah, sehingga keuangan Desa yang dikelola bukan untuk kepentingan pribadi namun kepentingan umum.
Pengaturan sanksi untuk Kepala Desa justru diatur dalam pasal-pasal sebelum Pasal yang mengatur pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa. Ada rumusan yang mengatur sanksi untuk Kepala Desa, yaitu Pasal 28 dan Pasal 30.
Pasal 28 mengatur sanksi untuk Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban yang diatur Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27, sedangkan Pasal 30 mengatur sanksi untuk Kepala Desa yang melanggar larangan – larangan yang disebut dalam Pasal 29 dan seterusnya.
Pasal 28 (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
Data yang dihimpun media dari beberapa keterangan sumber baik perangkat desa maupun warga sekitar, bahwa memang Kepala Desa Paya Sampir Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang jarang kekantor.
"Saya saja sulit untuk menemuinya karena dirumahnya pun jarang ada,” ungkap salah satu warga desa Paya Sampir inisial AN, Kamis (3/1/24).
Menurut AN, saat dihubungi melalui ponse tak diangkat dan di WhatsApp tak dibalas juga, bahkan sampai sekdes menghubungi tak diangkat juga.
Diwaktu yang sama seorang wartawan dari media nuansa metro mengatakan, kemungkinan jarang ngantornya kepada desa Paya Sampir diakibatkan enggan ditemui para wartawan.
"Sikap Kades yang seolah – olah enggan ditemui awak media, kemungkinan alergi terhadap Pers, padahal Pers adalah mitra kerja sekaligus kontrol sosial dan berhak mengawasi pelaksanaan kinerja pejabat negara, berhak menggali informasi untuk kepentingan publik, mengawasi keuangan negara yang digelontorkan kepada kepala desa. Harusnya sebagai Kades jangan alergi terhadap Pers dan harus transfaran memberikan informasi,” paparnya.
Dia menambahkan bahwa Kades dibayar dari uang rakyat, tentunya harus melayani rakyat jangan sampai diduga memakan gaji buta karena jarang ngantor.
"Karena Kades sudah dibayar oleh uang rakyat untuk melayani rakyat. Dengan sikap Kades seperti itu anggaran keuangan desanya patut dipertanyakan dan patut diawasi dari beberapa elemen, baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, pihak Media,LSM dan yang terpenting adalah pihak Hukum,” terangnya.
Sampai berita ini dipublikasikan pihak Kades masih susah untuk ditemui.
• Romson nainggolan