Nuansa Metro+ Karawang
Keberadaan dan kinerja PD Petrogas jadi sorotan publik. Perubahan badan hukum PD Petrogas mejadi Perseroda Petrogas pun terkendala lantaran tiga syarat yang harus dijalankan oleh eksekutif dan direksi tak kunjung dituntaskan.
Ketua Pansus Perubahan Badan Hukum PD Petrogas, Dedi Rustandi, menilai pihak eksekutif mencla-mencle alias tidak punya ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan yang membelit PD Petrogas Persada.
Awak media berupaya untuk memintai keterangan perihal permasalahan PD Petrogas ke pihak eksekutif, di antaranya Plt Bupati H. Aep Syaepuloh, Asda II Hanafi dan Kabag Ekonomi Sari Nurmiasih.
Namun dari ketiga pejabat eksekutif itu, tidak ada seorang pun yang bersedia memberikan penjelasan alias bungkam.
Menyikapi hal itu, Ketua Karawang Monitoring Grup (KMG), Imron Rosadi, mengaku kecewa sekaligus geram dengan bungkamnya para pejabat eksekutif ketika di soal PD Petrogas.
“Mereka harusnya menjelaskan ke publik melalui media terkait permasalahan PD Petrogas, karena PD Petrogas menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Imron kepada awak media, Jumat (1/12/2023).
Imron menegaskan, ada uang Rp 90 miliar yang tidak bisa dimanfaatkan lebih banyak bagi warga Karawang lantaran permasalahan PD Petrogas yang tak kunjung tuntas.
“Ini suatu kezaliman, kalau mereka tidak becus bekerja ya mending mengundurkan diri saja. Mubazir gaji mereka dari pajak rakyat kalau mereka tidak becus bekerja,” tandasnya.
• Fan