Nuansametro - Indramayu
Para terduga pelaku mafia tanah di Desa Sidadadi Indramayu dipastikan dilaporkan LSM Trinusa Indonesia ke Satgas Mafia Tanah Kejagung RI, Komisi Ombudsman, Kapolri dan Kemenkumham serta Kemen ATR/BPN RI. Oknum Notaris, Kepala Desa serta ATR/BPN Indramayu, diprediksi akan jadi sasaran tembak pelapor.
Keresahan para petani penggarap tanah Negara Desa Sidadadi Kecamatan Haurgeulis Indramayu khususnya di petak 21 blok Kepuh, pasca panen ini makin mengkristal manakala Al Zaitun terus membangun kawasannya di wilayah lahan garapan mereka.
Laporan ke Satgas sindikat tanah Kejagung RI ahirnya akan mereka tempuh melalui LSM Trinusa Indonesia.
Terkait hal ini, pada Kamis (14/09/2023) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LSM Trinusa Indonesia diwakili Dewan Pakarnya Amrul Mustopa ST didampingi Ketua DPD Jabar R. Budi Setiawan serta ketua DPC Trinusa Indramayu Naryo Sunjaya, melakukan peninjauan ke lokasi TNB eks Pangonan petak 21 yang diduga dikoordinir oleh Pmn alias CIS.
Bertempat di gubug meeting Petak 21 petani penggarap dan perwakilannya mendapat arahan dan pembekalan hukum dari pihak Trinusa.
"Kami siap memberi pendampingan kepada masyarakat penggarap tanah Negara ini yang penting segera buat kronologis penggarapan dan terus mengolah lahannya hingga makin produktif. Buat permohonan pendampingan hukum pada lembaga kami" tutur R.Budi Setiawan.
Sementara Dewan Pakar Amrul Mustopa ST menyebutkan, bahwa pihaknya telah mengadakan koordinasi dengan Satgas Kejahatan Pertanahan Kejaksaan Agung RI.
Menurut Amrul, ada 5 pelanggaran pasal pidana dalam proses sertifikasi tanah dan peralihannya melalui AJB di Notaris. Untuk ini pihaknya telah diminta Kejagung, untuk membuat pelaporan tertulis.
"Insya Alloh Senin 18 September ini surat dimaksud kami sampaikan ke Kejagung. Bukan itu saja. Trinusa juga telah audensi dengan komisi Ombudsman guna mendapatkan rekomendasi. Juga ke Mabes Polri dan Kemkumham serta Kementrian ATR/BPN. Pesan ketua DPP kami, masyarakat tetap menggarap jangan mudah diintimidasi dan diancam oleh siapapun. Kalau ada yang bertanya ke lapangan sampaikan saja bahwa permasalahannya ditangani Trinuda yang 24 jam bisa menerima siapa saja di sekretariat DPC Indramayu," Tutur Amrul Mustopa.
Ketua DPC Trinusa Indramayu Naryo Sunjaya menambahkan, bahwa khusus ke Kapolri bentuknya permohonan perlindungan hukum, sebab intimidasi terhadap masyarakat penggarap yang paling menekan adalah dalam bentuk kriminalisasi.
"Lihat saja semua masyarakat yang mempertahankan berahir di pengadilan dan putusannya serta pasal yg diterapkannya membingungkan tatanan hukum. Kami akan terus membantu masyarakat sebab Ketua Umum kami mengatakan, kami ada untuk masyarakat dan Negara," tutur Naryo penuh semangat.
Parman koordinator petak 21 blok Kepuh selaku tuan rumah, kunjungan unsur Trinusa menyebutkan anggotanya sebanyak 30 orang dengan luas garapan Tanah Negara 21 ha, menyatakan siap memohon pendampingan hukum pada Trinusa, bahkan sejumlah penggarap diwilayah lain telah pula memintanya untuk bergabung, sebab kehadiran Al Zaitun dengan pembelian lahan secara sembunyi sembunyi baik langsung maupun melalui broker etnis Cina yang ada, benar-benar jadi momok yang menakutkan dan meresahkan masyarakat penggarap. Sebab diatas lahan garapan masyarakat yang telah bertahun tahun sejak sebelum dinyatakan sebagai TNB oleh putusan MA RI tiba tiba ada Sertifikat dan AJB dari notaris.
"Ini artinya SHM itu diterbitkan BPN asal asalan, sebab persyaratan permohonan hak yang paling krusial adalah pemohon harus secara terus menerus menggarap dan memproduktifkan lahan garapannya selama 20 tahun minimal 6 tahun. Makanya kami tahun lalu dari iuran anggota membuat saung meeting ini. Saya pribadi nombok tapi tak masalah, tahun ini iuran kami selain dalam pembangunan mushola juga pembuatan penampungan air 2 ha ini. Rencananya tiap panen didalami agar mampu mengairi semua lahan disini saat kemarau. Tahun ini kemarau dampaknya nyaris gagal panen," ujar Parman.
• Hen/ dispi