Nuansa Metro - Karawang
Puluhan tenaga pendidik honorer Kabupaten Karawang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Karawang, pada Rabu (24/5/2023) disambangi puluhan tenaga pendidik honorer dari berbagai wilayah yang ada di kabupaten Karawang.
Puluhan guru itu meminta dukungan kepada DPRD Karawang agar pemerintah daerah Kabupaten Karawang menambah kuota usulan pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diajukan kepada pemerintah pusat.
Pasalnya saat ini, di Kabupaten Karawang sendiri, untuk tenaga pendidik saja, ada sebanyak kurang lebih 7000an guru honorer yang sudah masuk ke dalam Data Pokok Pendidik ( Dapodik).
Komisi IV DPRD Karawang yang membidangi masalah Pendidikan, akhirnya menerima kehadiran para guru honorer tersebut. Diantaranya adalah, Asep Syaripudin, Ata Subagja dan Suci.
Rapat dengar pendapat (RDP) berlangsung di ruang rapat I DPRD Kabupaten Karawang. Hadir juga perwakilan dari Pemkab Karawang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pendidikan dan Olahraga, juga dihadiri oleh Ketua PGRI Karawang Nandang Mulyana.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin mengungkapkan, kedatangan para guru ini untuk memperjuangkan nasib agar dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK Pemkab Karawang.
Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang juga mengundang dinas terkait, karena kuota usulan PPPK yang diajukan hanya 556.
"Total usulan dari Pemkab Karawang itu sebanyak 556 yaitu terdiri dari Tenaga Kesehatan (Nakes), Tenaga Pendidik, dan Tenaga Teknis. Dan itu kami rasa masih kurang,” ungkap Asep Syarifudin yang biasa di sapa Asep Ibe.
Menurut Asep Ibe, setelah menggelar rapat dengar pendapat (RDP), dengan BPKAD dan BKPSDM, sehingga hari ini, Pemkab Karawang menyanggupi untuk menambah kuota usulan P3K, dari yang awalnya 556 orang menjadi 1089 orang.
"Berdasarkan hasil RDP ini, Alhamdulillah pemerintah daerah membuka ruang untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk meminta kuota dari 556 jadi sekitar 1089, dan apapun keputusan pemerintah pusat nanti, yang pasti pemerintah daerah Kabupaten Karawang sudah membuka ruang penambahan kuota,” terang Asep Ibe, usai rapat kepada wartawan.
“Ini adalah bentuk satu kepedulian dari suatu kebijakan yang luar biasa, yang mungkin nantinya akan berhubungan dengan politik anggaran, dimana setelah menjadi kewajiban pemerintah pusat dalam proses penggajiannya di tahun pertama akan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menggaji PPPK di tahun berikutnya. Ini yang harus kita estimasi, jangan sampai hanya proses pengusulan dan rekruitmennya saja, tapi kemampuan keuangan daerah kita,” tuturnya.
Asep Ibe berharap, jangan sampai setelah rekruitmen besar-besaran, ternyata ada gagal bayar atau gagal dalam proses penggajian.
"Tentunya hal tersebut tidak kita inginkan," harapnya.
"Mudah- mudahan bertambahnya kuota usulan PPPK ini menjadi satu kabar baik untuk para guru honorer di Kabupaten Karawang, yang memang pada hari ini menunjukan pengabdiannya yang luar biasa dan harus di apresiasi," tandasnya.
Lebih lanjut, Asep Ibe menjelaskan, guru honorer di Karawang saat ini masih sangat banyak, hingga mencapai 7000an orang. Oleh karenanya, pada tahun 2024 mendatang, DPRD Kabupaten Karawang akan mendorong agar kuota usulan ditambah lagi. Bukan hanya itu saja, Komisi IV DPRD Karawang juga akan mendorong kepada pemerintah pusat, agar kesejahteraan masalah gaji, bisa dianggarkan bukan hanya di tahun pertama saja, namun sampai kepada 3 tahun pertama.
• Irfan