www.nuansametro.co.id - Karawang
Pelaksanaan Musrenbang Dapil tiga meliputi lima kecamatan yaitu kecamatan Pakis, Batu Jaya, Tirtajaya, Cibuaya dan Pedes, bertempat di GOR Korwilcambidik Kecamatan Cibuaya, berjalan lancar, Senin (27/2).
Pantauan awak media di lapangan, Musrenbang Dapil tiga dihari hanya tiga orang anggota Dewan yaitu dari PDIP Rosmilah.Amd, PBB Hj. Nurlela Sarifin dan PKS Drs H. Maman turut hadir pula Camat dari lima Kecamatan, Sekcam, Ketua Bapeda Karawang, team Musrenbang Dapil, UPTD Lingkungan hidup, UPTD Puskesmas, Korwilcambidik Cibuaya, para Ketua IKD, para Kepala Desa Sekecamatan Cibuaya, PKK, Forum BPD, LPM, KUA dan PLKB.
Diawali dengan sambutan Bupati Karawang dr.Cellica Nurrachadiana yang di bacakan oleh ketua Bapeda Kabupaten Karawang yaitu Didin,
sebagai salah satu Kabupaten yang terus berkembang, tentu saja Karawang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi atas pegunungan, pemukiman, kawasan Industri, Pertanian dan wilayah perairan.
Kata Bupati, guna menunjang pemerataan pembangunan, maka perlu rasanya kita mencurahkan tenaga dan pikiran kita untuk bisa melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah per pemilihan, musyawarah bangunan perdarahan pemilihan atau yang di sebut dengan Musrenbang Dapil, salah satu upaya dalam mencari dan input kebutuhan masing masing wilayah.
Dalam kata sambutannya Bupati mengucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan dan peserta Musrenbang Dapil yang telah berkenan hadir dalam forum yang penting ini, meyakini bahwa seluruh elemen yang hadir pada hari ini bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi bagi kelanjutan pembangunan di Kabupaten Karawang untuk tahun 2024 dan seterusnya.
"Marilah kita laksanakan kegiatan ini dengan sepenuh hati, karena kinerja terbaik akan lahir dari rasa cinta dan memiliki sehingga kita bisa benar benar tulus mengabdi dan bekerja bagi Kabupaten Karawang yang sama-sama kita cintai," Ujarnya.
Dalam kesempatan itu Ketua IKD Kecamatan Batu jaya, H. Alek Sukardi mengusulkan kenaikan Siltap bagi Kades, BPD, RT dan RW.
Menurutnya, semua usulan yang sudah dilaksanakan Pemda itu rata rata inisiasi dari APDESI, tahun kemarin saja pihaknya mengusulkan dan pada bulan Juni juga sudah rapat di gedung DPRD, namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya.
"Kami dari APDESI menunggu di undang untuk pembahasan anggaran, padahal usulan kami jelas bahwa kita Kepala Desa dalam hal ini mengajukan Anggaran Dana Desa itu dua belas persen tidak lagi sepuluh persen, karena dalam Undang Undang No 6 tahun 2014, PP No 47 tahun 2015 jelas disana ADD itu adalah sepuluh persen minimal, jadi ada bahasa minimal dan kita sudah rapat dengan DPRD agar mengusulkan dua belas persen," ujar Alek.
Alek juga berharap, tahun ini Anggota DPRD tergerak hatinya untuk menaikkan Siltap, dengan cara menaikan porsi persentasi 10 persen menjadi 12 persen dari ADD Kabupaten Karawang.
Selain itu juga Alek mengusulkan untuk Siltap PSM dan kader posyandu, karena menurutnya dengan gaji yang mereka terima selama ini cuma tiga ratus ribu rupiah perbulan.
"Selain itu juga masalah infrastuktur, serta mengenai pertanian itu sulit mendapatkan pupuk," Ucapnya.
Sementara usulan dari IKD Kecamatan Pedes yang di sampaikan oleh H. Ato Furtoni, SE menanyakan ada tidak nya anggaran tentang tanggap darurat, anggaran tanggap darurat yang memang harus di laksanakan tanpa adanya menunggu waktu seperti adanya SD yang roboh maupun jembatan yang roboh.
"Apakah ini harus menunggu satu tahun," Ungkapnya.
"Mengenai CSR, kami di Desa pesisir ini tidak ada CSR, padahal Karawang ini kawasan Industri besar dan punya ribuan pabrik tapi kami tidak pernah kebagian yang namanya CSR, untuk itu kami mohon untuk pemerataan jangan hanya yang di kota saja yang mendapatkan CSR," Ucapnya.
Anggota DPRD dari PBB, Hj. Nurlela Sarifin menanggapi usulan usulan yang di sampaikan oleh Kepala Desa, dirinya ingin semua unsur Dinas yang harus menjawab di forum ini, karena pihaknya hanya menganggarkan tetapi pelaksana kegiatan termasuk pengguna anggarannya adalah Dinas terkait.
Ada beberapa poin yang harus sedikit di jawab termasuk keluhan keluhan ketika di reses, mengenai Siltap ketika mengusulkan Puas PPAS kira harus mengingatkan Siltap ini naik tidak siapa yang memasukkan.
"Siapa mitra kerjanya, ketika di banggar kami selalu mempertanyakan naik tidak ini, Insyaa Allah kita akan masukan agenda dan di perjuangkan," terang Hj. Nurlela.
Selain itu juga Hj. Nurlela Syarifin menyampaikan pada tahun 2020 Bupati dan Wakil Bupati, Asda termasuk Sekda di banggar TAPD dan itu sudah ditembuskan ke Bupati bahwa mulai dari tahun 2020 akan memprioritaskan Dapil pesisir.
"Saat itu sudah ditanyakan di Pedes yang hadir Kadis PUPR dikatakan disini cuma satu per Desa, bahkan sampai 2024 cuma satu. Kalau begitu prioritasnya mana, nunggu dari 2020 sampai sekarang tidak ada yang di prioritaskan, saya tagih sekarang, jadi prioritaskan lah dan di bedakan dengan Dapil kota," Ungkapnya.
Camat Pedes, Furqon Jalaludin.S.IP mengutarakan usulan yang per Desa sudah di Musrenbang Kecamatan, per Desa satu, usulan dari Kecamatan Pedes itu ada 249 usulan tapi di kerucutkan, Insya Allah sampai ke batas akhirnya ada tiga belas yaitu dua belas prioritas Desa dan satu Kecamatan.
"Kami disini mengusulkan di Musrenbang Dapil ini ada out put nya, mungkin dari dewan dapil tiga ini ada berapa orang, misalkan dibagi satu Desa tiga jadi bukan lagi di Dinas tapi plot nya di Musrenbang Dapil ini out put nya hasil dari Musrenbang Dapil," jelas Furqon.
• Zis