www.nuansametro.co.id - Karawang
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang merelokasi para pedagang Pasar Lama Rengasdengklok ke Pasar Proklamasi Rengasdengklok diduga masih menyisakan konflik.
Pasalnya, Para pedagang pasar lama Rengasdengklok masih ada yang belum mendapatkan kios di pasar Proklamasi Rengasdengklok dan kendala yang dihadapi oleh para pedagang pasca relokasi dan bagaimana dampak terhadap pendapatan pedagang.
Menurut, salah satu tokoh pemuda Rengasdengklok, Anggadita, bahwa ada dua kendala yang secara langsung dirasakan pedagang terhadap kebijakan relokasi pasar, yaitu masih ada pedagang yang mendapatkan kios dan harga kios yang terlalu mahal serta pendapatan pedagang.
"Pertama masih ada pedagang pasar lama Rengasdengklok yang belum mendapatkan kios, lalu harga kios terlalu mahal yang dibebankan ke pedagang dan sedangkan pendapatan para pedagang juga menurut saya masih belum normal setelah direlokasi ke pasar Proklamasi tersebut," kata Anggadita kepada nuansametro.co.id, Sabtu (21/01/2023).
Dia juga menyampaikan, bahwa ditambah lagi munculnya surat pemberitahuan dari PT Visi Indonesia Mandiri (VIM) kepada para pedagang yang menempati Auwning akan dibongkar sewaktu-waktu, sehingga membuat keresahan para pedagang.
"Ditambah lagi munculnya surat pemberitahuan dari VIM itu, menurut saya itu hanya akan menimbulkan keresahan bagi para pedagang yang menempati Auwning sewaktu-waktu akan di bongkar, padahal masih ada pedagang yang belum mendapatkan kios terus bagaimana nasib para pedagang, sedangkan harga kiosnya juga mahal terus pendapatan pedagang juga belum normal, mau gimana ceritanya," ujarnya.
Selain itu, Anggadita juga berharap Pemerintah Kabupaten Karawang yang mempunyai kebijakan itu harus benar-benar hadir untuk masyarakat para pedagang dan secara berkelanjutan melakukan pengawasan dan kemudahan.
"Saya juga berharap kepada pemerintah kabupaten Karawang betul-betul hadir memberikan kemudahan dan pengawasan para pedagang, bagaimana pendapatan para pedagang setelah direlokasi, terus itu juga kan auwning sebagian dibangunkan oleh pemerintah masa harus ada pembongkaran sewaktu-waktu, atau jangan-jangan pemerintah lebih mementingkan kepentingan perusahaan bukan rakyatnya," harapnya.
• Abdul R