www.nuansametro.co.id - Jakarta
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan kepada seluruh jajarannya, untuk serius dalam memberantas mafia tanah yang kerap menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajaran korps adhyaksa, agar tidak memandang sebelah mata kasus mafia tanah, yang masih marak terjadi di berbagai tempat.
“Saya ingatkan persoalan tanah bukan hal yang bisa dipandang sebelah mata,” ucap Burhanuddin dalam keterangannya saat kunjungan kerja di Kejaksaan Tinggi Jambi, pada Jumat (26/8/2022).
Menurut Burhanuddin, sebagai Insan Adhyaksa yang memiliki sensitivitas terhadap masyarakat, harus memahami bahwa tanah sangat penting bagi masyarakat, karena tanah memiliki nilai ekonomi sekaligus menjadi sumber penghidupan.
“Bagi manusia bahkan di beberapa tempat, tanah memiliki satu nilai yang sakral dan religius,” kata Burhanuddin.
Bahkan, dalam arahannya, Dia sempat mengutip data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi pada tanggal 4 Juni 2022, mencatat masih ada 35% atau sekitar 875.000 tanah warga yang belum bersertifikat.
Oleh karena itu, dirinya melihat terdapat potensi permasalahan agraria di Provinsi Jambi, yang perlu mendapatkan perhatian dari jajarannya.
Dia juga mendapati sebanyak sembilan laporan pengaduan, terkait dugaan mafia tanah di wilayah hukum Provinsi Jambi.
Bahkan, guna memaksimalkan pengusutan kasus mafia tanah. Jaksa Agung juga mengerahkan para jajarannya menggelar operasi intelijen guna memastikan setiap laporan pengaduan yang diterima pihaknya.
“Berdasarkan hal tersebut, saya perintahkan kepada Kajati beserta Asintel dan Kajari beserta Kasi Intelijen, agar memaksimalkan pantauan melalui operasi intelijen, guna memastikan apakah laporan pengaduan tersebut muncul karena keberadaan mafia tanah atau tidak,” tegasnya.
Disamping itu, Burhanuddin juga menginstruksikan agar para penyidik mengenali cara operasi mafia tanah, untuk melatih kepekaannya terhadap fenomena yang terjadi di wilayah hukumnya masing-masing.
Seperti melalui pemalsuan dokumen, pendudukan ilegal atau tanpa hak (wilde occupatie), mencari legalitas di pengadilan, rekayasa perkara, kolusi dengan oknum aparat untuk mendapatkan legalitas, kejahatan korporasi seperti penggelapan dan penipuan.
Selanjutnya, pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, melakukan jual beli tanah yang dilakukan seolah-olah secara formal, dan hilangnya warkah tanah.
“Tolong diperhatikan bahwa penanganan mafia tanah ada dalam atensi saya. Oleh karena itu berhati-hati dalam menangani persoalan tersebut, tetap jaga integritas dan marwah saudara sebagai bagian dari korps Adhyaksa,” terangnya.
Bahkan, Burhanuddin tak segan mencopot apabila ada pihaknya yang berani bermain mata dengan para mafia tanah.
“Saya tegaskan bahwa apabila ada oknum Kejaksaan yang terlibat permainan mafia tanah, saya tidak segan untuk mencopot jabatan orang tersebut pada kesempatan pertama,” ujar Jaksa Agung.
Arahan Jokowi
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada seluruh jajarannya, terutama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk serius dalam memberantas mafia tanah.
Menurutnya, mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam mengurus sertifikat.
“Kalau masih ada mafia yang main-main silakan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani urus sertifikat, setuju enggak?” ujar Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Kabupaten Sidoarjo, Senin, (22/8/2022).
Jokowi menuturkan, saat ini khususnya di Jawa Timur masih ada sekitar 7 juta bidang yang belum memiliki sertifikat. Untuk itu, dia mendorong jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat proses penyelesaian sertifikat tanah tersebut.
“Saya sudah perintahkan ke Menteri BPN agar ini terus dipercepat supaya seluruh masyarakat pegang bukti hak kepemilikan tanah yaitu sertifikat,” jelas Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi mengingatkan agar masyarakat menyimpan dengan baik sertifikat tanah yang merupakan dokumen penting berisi informasi hak kepemilikan tanah.
Menurutnya, konflik sengketa tanah manapun di daerah di Indonesia, masih banyak terjadi karena masyarakat tidak memegang hak hukum atas tanah tersebut.
“Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ‘ini tanah saya,’ (tunjukkan) ‘oh bukan, tanah saya, sertifikatnya ada’, (mereka) enggak bisa apa-apa. Ini adalah bukti hak hukum atas tanah,” ucapnya.
• ZuL