wwe.nuansametro.co.id - Karawang
Patahnya jalan cor jembatan KW 6, akibat dari terkikisnya tanah pada bagian sisi Tembok Penahan Tanah (TPT) jembatan, hingga menyebabkan amblas. Terus mendapat sorotan dari berbagai elemen masyarakat Karawang.
Salah satunya dari Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia, D. Sutejo, mengungkapkan kepada media ini, pihaknya menyesalkan atas pernyataan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Dedi Achdiat terkait peristiwa yang terjadi di jembatan KW 6, yang mengatakan peristiwa amblasnya TPT itu diakibatkan curah hujan yang terlalu intens di Karawang.
"Ada 1 proyek dengan kemaksimalan pekerjaan yang tidak stabil, yang menimbulkan longsornya jalan atau keretakannya jalan, bergesernya pondasi TPT. Kami juga sesalkan pernyataan Kadis PUPR berikut DPRD Kabupaten Karawang yang menyalahkan adanya Hujan. Jelas-jelas itu pekerjaan tidak baik. Kalau pekerjaannya baik, jelas tidak akan seperti itu kejadiannya" ungkap Sutedjo, Rabu (19/1/2022).
Menurut Tejo, kalau memang semua proyek gagal dan amblas dengan gara-gara adanya musim hujan, jembatan tuh bukannya yang di jembatan KW 6 saja. Pembangunan Jembatan itu ada dimana-mana, bahkan ada di seluruh Indonesia.
"Saat jni memang lagi musim hujan, kalau memang hujan yang disalahkan berarti bukan jembatan KW 6 aja dong yang ada perubahan dan yang akan ada kerusakan. Kalau kami tanggapi, ini bentuk lepas tanggung jawab seorang Kadis PUPR. Maka dari itu saya sebagai ketua LSM Barak Indonesia menyesalkan atas pernyataannya Dedi Achdiat" tegasnya.
Tejo menegaskan, pernyataan yang tidak pantas itu, tidak layak keluar dari sosok seorang Kadis PUPR. Mengatakan dan menyalahkan kerusakan pekerjaan yang menggunakan uang negara, apabila disetiap pekerjaan ada kesalahan lalu dia menyalahkan hujan.
"Enak banget Dedi Achdiat, kalau ada pekerjaan yang gagal, terus dia seolah-olah akan lepas tanggung jawab dan menyalahkan hujan? Kalau memang mau lepas tanggung jawab, lebih baik mundur aja jangan jadi Kadis PUPR" tandasnya.
Lebih jauh Tejo menguraikan, setelah setelah dia menelaah dan melihat kerusakan pada kejadian di jembatan KW 6 itu. Rusaknya jembatan KW 6 itu, penampakan teknis yang tidak benar dan pengawasan yang tidak benar.
"Kontraktornya juga yang kerjasama dengan pemerintah kurang kooperatif, karena saya menilai pekerjaan tersebut paling yang dilaksanakan maksimalnya 70% minimalnya 60,5%. Maka dari itu, seharusnya perkara tersebut dibawa ke ranah hukum. Karena hukum itu kan perilaku yang sudah dilakukan, karena proyek tersebut juga dilakukan dengan secara tender 10 miliar dan sudah diresmikan sama Bupati tiba-tiba ada permasalahan berarti kan ada pelanggaran hukum" desak Tejo.
Tejo berharap, kepada penegak hukum di Kabupaten Karawang untuk segera memeriksa yang terlibat dalam proyek jembatan KW 6.
"Kami berharap aparat penegak hukum di Karawang agar menegakkan supremasi hukum, yang terlibat dalam jembatan tersebut harus di dipanggil. Kalau menyalahkan hujan, hujan tidak akan bisa bicara di dalam persidangan. Hujan itu urusannya alam, bukan urusan masalah proyek. Intinya saya menanyakan kepada pemerintah Kabupaten Karawang dengan perkataan Kadis PUPR dan DPRD, bahwa jembatan bergeser karena hujan. Itu orang jelas mau lepas tanggung jawab. Daripada lepas tanggung jawab lebih baik mundurlah Jangan jadi Kadis PUPR!!" Pungkasnya. (Tata/red)