www.nuansametro.co.id - Karawang
Bantuan Keuangan Provinsi dari Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Karawang yang diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, hingga saat ini belum terealisasi, pasalnya beberapa rekanan yang sudah mengerjakan pekerjaannya melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sampai saat ini belum bisa ditagihkan atau belum terbayar, sehingga menjadi kekhawatiran bagi sejumlah rekanan.
Beberapa pihak rekanan yang sudah mengerjakan pekerjaannya dari anggaran APBD 1 Provinsi , mengatakan kepada nuansametro.co.id beberapa waktu lalu, bahwa pihaknya mendapat pekerjaan dari APBD 1 Provinsi, namun proyek sudah selesai dikerjakan, tapi belum bisa ditagihkan.
"Itu membuat kami khawatir, harapan kami tahun ini bisa terbayar, jangan sampai nyebrang tahun" ucap seorang Pemborong yang namanya minta tidak dipublikasikan.
Namun, ketika ditanya itu dari aspirasi anggota DPRD siapa, Pemborong tersebut enggan untuk menyebutkan.
"Gak enak ah kang nyebutinnya" ujarnya singkat.
Kabid Jalan dari Dinas PUPR Karawang, H. Rusman saat dikonfirmasi nuansametro.co.id, Rabu (15/9) di ruang kerjanya mengatakan, membenarkan ada bantuan keuangan dari provinsi ke dinas PUPR Karawang, untuk pembangunan infrastruktur, dan bidang jalan sudah mengeluarkan seratus limapuluh surat perintah kerja.
"Untuk anggaran itu ada, tapi mungkin tidak terealisasi semua, karena ada issue pemangkasan anggaran untuk refocusing. Tapi kami belum menerima surat edaran secara resmi tentang hal itu, dan proposal nya sudah kami ajukan ke BPKAD, kemudian BPKAD yang mengajukan ke Provinsi, ada atau tidaknya realisasi dana bantuan tersebut, belum ada informasi dari BPKAD" ungkapnya.
Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Karawang yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, ketika dikonfirmasi nuansametro.co.id, pada Sabtu (18/9) saat acara silaturrahmi dengan para awak media, mengatakan, bahwa bantuan keuangan provinsi yang menjadi aspirasi Dewan Provinsi untuk pembangunan di Karawang itu ada lima anggota dewan di provinsi.
"Untuk karawang salah satunya dewan dari PKB, namun hanya delapan puluh persen yang terbayar, sisanya dua puluh persen yang tertunda. DPRD Provinsi Jawa Barat, saya dan teman lainnya akan memperjuangkan lagi di pembahasan perubahan anggaran sampai akhir September 2021, sehingga Oktober, Nopember dapat terealisasi dan walaupun telat waktu, yang jelas anggarannya ada" jelas RHD. (Tata)