www.nuansametro.co.id - Bandung Ditengah pandemi virus covid-19 yang sedang merebak diseluruh dunia bahkan di Indonesia, sangat berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Pemberlakuan PPKM di sejumlah wilayah di Indonesia tak terkecuali di Jawa Barat sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Hal tersebut yang menggerakkan sejumlah institusi dan elemen masyarakat berjibaku untuk saling membantu meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Jawa Barat.
Bantuan dari berbagai pihak pun mengalir deras yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat atas dampak diberlakukannya PPKM di Jawa Barat, baik dari institusi pemerintah maupun pihak swasta.
Berkaitan hal tersebut, Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) terus mengupayakan agar bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta, agar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk kepentingan kelompok tertentu saja.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum ARM Furqon Mujahid Bangun yang juga menjabat sebagai Komandan Satuan Tugas Anti Korupsi (Dansatgas Anti Korupsi) Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat (Formas Jabar) disela kegiatannya di Sekretariat Forum Ormas Jawa Barat, Jalan Sumedang No.4 Kota Bandung, pada Kamis (19/8/2021).
Dalam kesempatan tersebut Kang Jahid begitu biasa dipanggil, mengatakan bahwa, sebenarnya bantuan dari berbagai institusi dan lembaga maupun perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta cukup besar. Namun sepertinya masih banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan diduga banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang saja.
"Hal ini yang mendasari ARM bersama Satgas Anti Korupsi Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat dari berbagai Ormas dan LSM juga Komunitas di Jawa Barat. Kami mengajak agar pihak aparat penegak hukum, serta pemangku kebijakkan turut serta melakukan audit terbuka atas bantuan dari berbagai pihak, untuk penanggulangan dampak PPKM, baik dalam bentuk CSR maupun dalam bentuk bantuan langsung" ungkap Kang Jahid.
Menurutnya, dari banyaknya laporan dan pengaduan dari masyarakat melalui Satgas Anti Korupsi juga melalui Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat. Bahwa tidak sedikit masyarakat yang membutuhkan kepedulian dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti yang selama ini mereka lihat melalui media, bahwa banyak sekali bantuan langsung maupun dari CSR yang dikelola oleh Pemprov Jawa Barat, namun hingga kini banyak sekali masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan tersebut.
"Bahkan beberapa hari yang lalu, ada bantuan dari CSR yang memberikan bantuan paket sembako sebanyak 15.000 paket melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang saat ini diduga ditimbun di salah satu gudang yang masih berada di sekitaran Bandung," jelas kang Jahid, sambil menunjukkan foto gudang dimaksud.
Berdasarkan hal tersebut, Kang Jahid mengajak seluruh Ormas dan LSM serta Komunitas yang tergabung di Forum Ormas, LSM dan Komunitas Jawa Barat, agar kiranya bisa menjalankan fungsi kontrol terhadap apa yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
"Kami juga, mendesak agar aparat penegak hukum serta institusi terkait lainnya, agar bisa segera melakukan audit atas bantuan yang diterima serta dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, baik itu berupa bantuan langsung maupun bantuan melalui CSR" tegasnya.
Kang Jahid menegaskan, agar bantuan yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bisa tepat sasaran dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu saja.
"Jika hal ini tidak segera direspon, maka jangan salahkan masyarakat, ketika masyarakat melakukan aksi unjuk rasa atas tidak transparannya bantuan yang diterima dan dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat" pungkas kang Jahid. (Purwadhi-JSI)