www.nuansametro.com- Cilamaya
Wakil Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Jawa Barat, A. Hasan Sutisna berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam hal ini Dinas PUPR, lebih selektif dalam memilih perusahaan yang dianggap kurang profesional dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
Karena itu akan berdampak negatif kepada hasil pekerjaan dan akan merugikan keuangan negara, apalagi bila pekerjaan itu sudah sejak awal bersinggungan dengan masyarakat.
Seperti yang terjadi di proyek normalisasi Kaliasin Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon, mendapat protes keras dari para petani. Pasalnya para petani merasa proyek tersebut diduga telah menyerobot lahan sawah milik petani.
Pekerjaan normalisasi Kaliasin tersebut berdasarkan SPK yang ditandatangani pada tanggal 19 April 2021, dengan panjangnya 1.973 M2 dan lebar 6 m2. Namun pelaksanaan pekerjaan lebarnya bervariasi. Dan sampai dengan berita ini diturunkan pihak pelaksana masih belum memasang Papan Informasi Pekerjaan.
Menurut keterangan petani, hasil dari pekerjaan tersebut lebarnya sampai dengan 14 meter dan hal tersebut membuat sawah petani juga terkena pengerukan.
"Kami merasa dirugikan tanaman padi menjadi rusak dan luas lahan sawah kami menjadi berkurang dipakai menjadi tanggul baru. Kami sebelumnya tidak menerima informasi terkait perubahan bentuk saluran Kaliasin. Ini sama dengan penyerobotan lahan" Ujar Perwakilan petani, H. Ita.
Ditempat yang sama, H. Sefur dan Hj. Konaah menambahkan, kalau hanya pekerjaan normalisasi pihaknya tidak berkeberatan, tapi kalau pelebaran, dirinya sangat keberatan karena belum ada pembicaraan apapun dari Kepala Desa sebagai pemangku kebijakan.
“Kami akan terus memperjuangkan hak tanah sawah kami yang sudah berpuluh-puluh tahun kami kelola dan sekarang dirampas oleh pelaksana proyek dan kami merasa kepala desa tidak melindungi hak kami" tandas H. Ita.
Para petani melakukan aksi memasang patok sebagai tanda batas hak kepemilikan tanahnya, dan melabuhkan perahu di Kaliasin yang bertuliskan, Perahu berlayar disungai hasil penyerobotan lahan pertanian milik para petani.
Apalgi Para petani yang merasa dirugikan meminta pelaksana proyek untuk menghentikan pekerjaannya terlebih dahulu sambil menunggu respon dari kepala desa.
Ahmah Hasan menegaskan, sebagai lembaga pengawasan, J.P.K.P akan terus konsen memantau pekerjaan yang diduga berakibat merugikan masyarakat.
"Kami sebagai lembaga pengawasan dibawah bendera J.P.K.P akan terus mengawasi setiap kegiatan yang bersumber dari dana rakyat. Apalgi Ketua DPW Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Jawa Barat, Endang Nupo sudah memerintahkan kepada jajarannya, agar tidak main- main menjadi Back Up bagi pelaksana proyek dan dinas yang dianggap tidak benar dalam melaksanakan pekerjaan nya, yang akan berpotensi kepada hal kerugian negara" tegas Ahmad. (Red)