Nuansa Metro - Jakarta | Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan sidang perdana Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2024 pada Rabu, 27 Maret 2024. Sidang ini akan dihadiri oleh delapan hakim konstitusi yang ditunjuk untuk menangani kasus ini dengan seksama.
Sidang yang akan digelar secara pleno ini akan dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, didampingi oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta enam hakim konstitusi lainnya, yaitu Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P Foekh, M Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani.
Namun, di tengah agenda sidang yang telah dijadwalkan, ada perhatian khusus yang diberikan terhadap potensi demonstrasi yang mungkin terjadi selama proses sidang berlangsung.
Pihak kepolisian, bersama Polda Metro Jaya, tengah melakukan evaluasi dan mengantisipasi dengan maksimal terkait kemungkinan aksi massa yang akan menyertai jalannya sidang sengketa ini.
"Pihak kepolisian sudah menerima berbagai flyer dan informasi terkait aksi yang mungkin akan dilakukan besok. Kami akan mengantisipasi dengan maksimal apabila hal tersebut terjadi," ungkap seorang perwakilan kepolisian.
Meski demikian, MK tetap berkomitmen untuk melaksanakan sidang dengan profesionalitas dan keadilan yang tinggi, tanpa terpengaruh oleh potensi gangguan dari luar.
Sidang ini merupakan bagian dari proses hukum yang penting dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum, dan diharapkan akan memberikan keputusan yang bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dengan demikian, proses sidang PHPU Presiden akan tetap berlangsung sesuai jadwal, sementara pihak kepolisian akan memastikan keamanan dan ketertiban selama proses berlangsung.
• Zul