= Desakan Menjelang Pilkada, Bawaslu Karawang Diminta Evaluasi Ulang Panitia Pemilu - Nuansa Metro

Desakan Menjelang Pilkada, Bawaslu Karawang Diminta Evaluasi Ulang Panitia Pemilu


Foto : Sudar uday Sobarna Kepala Departemen Pendidikan DPP Ormas GMPI,

Nuansa Metro - Karawang | Kepala Departemen Divisi Pendidikan Ormas Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) kritik keras hasil keputusan yang ditetapkan oleh Bawaslu Karawang terhadap lima orang oknum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terbukti bersalah lantaran telah melakukan pergeseran atau perubahan ribuan suara pada pemilu 2024 yang lalu.

Menurut Sudar uday Sobarna Kepala Departemen Pendidikan DPP Ormas GMPI, keputusan Bawaslu Karawang yang hanya merekomendasikan agar empat orang oknum PPK untuk diberhentikan secara tetap lantaran dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat menjadi penyelenggara Pemilu dari lima orang oknum PPK yang telah dinonaktifkan KPU Kabupaten Karawang dianggap keliru.

"Jelas ini ada kekeliruan pada putusan Bawaslu Karawang yang hanya merekomendasikan untuk memberhentikan oknum PPK tersebut. Mereka (Lima Orang Oknum PPK-red) sudah jelas melanggar aturan UU Pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 505, 532, dan Pasal 551 yang harus dikenakan hukuman pidana, tetapi kenapa putusan bawaslu nya seperti itu, kan aneh." kata Sudar.

"Jangan-jangan ada main mata antara bawaslu karawang dengan KPU karawang sehingga menghasilkan putusan seperti itu," timpalnya.

Selain itu, Sudar juga mengungkapkan, demi untuk menjaga kredibiltasnya dan kepercayaan masyarakat kabupaten karawang mendesak Bawaslu karawang mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Karawang untuk melakukan perekrutan kembali panitia-panita penyelenggara pemungutan suara dari tingkat kecamatan hingga desa.

"Ini kan menjelang pilkada, untuk menunjukan kebersihan dan krediibilitasnya serta netralitas Bawaslu dan KPU Karawang, mereka harus berani mengevaluasi dan mengganti semua panitia penyelenggara pemungutan suara tanpa terkecuali, agar masyarakat kabupaten karawang percaya pada Bawaslu dan KPU yang betul-betul bersih serta demi menjaga kejadian-kejadian pada pemilu tidak terulang di Pilkada mendatang," ungkapnya.

"Dan kalau misalkan kejadian seperti ini terulang kembali di pilkada banyak oknum panitia pemungutan suara yang melakukan pelanggaran serupa terus cukup minta maaf terus diberhentikan karena melanggar kode etik, kan lucu jadinya," tandasnya.



•  Kojek