www.nuansametro.co.id - Jakarta
Selama memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinilai bikin kegaduhan dalam Internal PPP, akhirnya Suharso Monoarfa resmi dicopot dari jabatan sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh tiga majelis PPP.
Keputusan itu diambil dalam forum musyawarah Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan. Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan PPP, Usman M Tokan menjelaskan, musyawarah dilakukan atas dasar menindaklanjuti surat desakan mundur Suharso yang tidak direspons tertanggal 22 Agustus 2022 dan 24 Agustus 2022.
Dalam surat itu, dijelaskan desakan mundur Suharso lantaran selama kepemimpinan Menteri PPN/Bappenas itu terjadi kegaduhan dalam internal PPP.
“Sehingga pada tanggal 30 Agustus 2022, dengan berat hati pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan fatwa Majelis, yakni memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani,” kata Usman kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
Usman menyebut, tiga pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP. Ia menjelaskan Majelis juga meminta pengurus harian DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk mengimbau kepada seluruh jajaran pengurus PPP untuk terus melakukan kerja-kerja organisasi dan kerja elektoral.
“Silakan lanjutkan Program Sekolah Politik dan Bedah Dapil agar target perjuangan bisa terwujud. Ikhtiar politik terus kita lakukan semoga Allah meridhoi perjuangan kita, Amin,” ujarnya.
Lebih lanjut, Usman menghargai pandangan, nasihat, serta fatwa Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj yang memutuskan Suharso mundur dari jabatan pimpinan PPP. Menurutnya, fatwa tersebut harus diikuti oleh seluruh kader, simpatisan, serta pengurus partai.
“Karena di tangan para kiai, para ulama dan habaib inilah yang melahirkan PPP dalam rangka turut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini,” jelas Usman.
“Selaku Ketua Majelis Syari’ah dalam arahannya meminta agar persoalan ini harus segera dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam rangka kemaslahatan umat, bangsa dan negara, sesuai kaidah dan aturan organisasi PPP yang berazaskan Islam ini,” tutupnya.
• ZUL/R