www.nuansametro.co.id - Karawang
Dampak dari pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Abdul Syukur yang menyebut banyaknya perusahaan di Karawang yang hengkang akibat Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) terlalu tinggi, terus menuai protes dari berbagai pihak.
Kini, Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi mendesak pihak Apindo agar membeberkan secara detail data nama-nama perusahaan yang disebutkannya telah hengkang dari Karawang itu.
"Kami LBH Cakra, meminta Apindo membuka data secara detail kepada publik nama-nama ratusan perusahaan yang hengkang," kata Hilman, Rabu (22/6/2022).
Selain itu, LBH Cakra pun menanyakan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Apindo untuk mempertahankan perusahaan-perusahaan yang sudah lama berinvestasi di Karawang.
"Upaya konkrit apa yang sudah Apindo lakukan, dalam mempertahankan perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak hengkang dari Karawang" tanyanya.
Menurutnya, dalam surat permintaan audensi yang dikirimkan kepada Apindo, ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan LBH Cakra.
"Kami menuntut kepada APINDO untuk hadir dalam audiensi yang akan kami lakukan, apabila APINDO tidak hadir dalam ruang diskusi yang kami lakukan dan tidak memberikan penjelasan, maka kami akan melakukan beberapa sikap," jelas Hilman.
Lebih lanjut, Hilman mengungkapkan, bahwa dirinya merasa heran dengan pernyataan yang sudah dilontarkan baik Apindo pusat maupun Apindo Karawang. Karena selama ini masyarakat menilai, bahwa Apindo mempunyai peranan penting dalam perkembangan investasi.
"Bukankah dalam tupoksinya Apindo berperan dalam perkembangan kehidupan masyarakat," ungkap Hilman.
Hilman menuding, bahwa Apindo telah menimbulkan keresahan publik Karawang dan mencerminkan sebuah kegagalan dalam mengawal investasi di Karawang. Karena kegagalan tersebut, Hilman melalui LBH Cakra menilai Apindo harus dibubarkan.
"Dari adanya kegaduhan itulah, Apindo Karawang harus dibubarkan dengan alasan statement yang disampaikan membuat keresahan publik Karawang. Kemudian ini indikator kegagalan Apindo mengawal agenda investasi yang sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi, sehingga pernyataan pembubaran ini menjadi sangat relevan", tandasnya.
• Irfan Sahab