www nuansametro.co.id - Karawang
Gedung Senayan dihebohkan dengan pernyataan salah satu Anggota DPR-RI F PDI Perjuangan Arteria Dahlan, pada saat rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Agung, yang memprotes salah satu Kepala Kejaksaan Tinggi, yang rapat menggunakan bahasa Sunda.
Salah seorang anggota DPR RI bernama Arteria Dahlan langsung meminta Kejagung untuk mengganti pejabat tersebut, karena dia menganggap Kajati tersebut tidak nasionalis dan mengedepankan bahasa daerah.
Ternyata Kepala Kejaksaan Tinggi yang dimaksud Arteria Dahlan itu adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asep Nana Mulyana.
Ucapan Arteria Dahlan yang dianggap kontroversi itu langsung mendapat protes dan hujatan dari masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat.
Salah satunya, hal tersebut di komentari oleh tokoh muda dari tanah Pangkal Perjuangan Karawang, H. Mahar Kurnia. Menurutnya, pernyataan Arteria tersebut, dianggap Down Grade dari seorang politisi, Apalagi Arteria Dahlan duduk di Komisi III yang menangani bidang hukum.
"Harusnya Arteria Dahlan mengevaluasi kinerja Kejaksaan Agung secara profesional, bicara reformasi ditubuh Kejaksaan Agung di evaluasi sampai dimana kasus-kasus skala prioritas , pencapaiannya sampai dimana. Bukan masalah seperti itu" ungkap Mahar.
Menurut Mahar, politisi seperti Arteria Dahlan, sepertinya sedang cari panggung. Sengaja bikin perhatian publik, padahal masalah tersebut dianggap berlebihan dan tak elok.
"Sangat tidak elok, seorang politisi membawa isu tersebut diruang sidang yang terhormat, banyak bahasan penting yang seharusnya menjadi prioritas" tegas Mahar.
Pria yang lahir di Karawang ini menyesalkan atas pernyataan politisi tersebut dan meminta Jaksa Agung mengganti Kajati yang tidak jelas apa kesalahannya.
Kata Mahar, tolak ukur politisi Senayan seperti Arteria Dahlan bukan pada produktifitas dan Profesionalisme pekerjaan, melainkan hal sepele yang sedang mencari perhatian ke publik.
"Saya yakin, kalau toh memang ada dan Kajati rapat bicara dengan bahasa Sunda, sikapi aja secara positif. Anggap saja sebagai kearifan lokal atau cara pendekatan pimpinan dengan bawahan, karena rapat sifatnya internal. Saya yakin, tidak sepenuhnya Kajati tersebut full dengan bahasa daerah. Saya rasa banyak juga yang melakukan hal sama, kenapa meski bahasa Sunda yang menjadi isu yang dibuang ke sidang terhormat" tandasnya.
Mahar meminta politisi tersebut segera mengklarifikasi hal tersebut ke publik, agar tidak terjadi bola liar, yang dipolitisasi oleh politisi lain.
"Fokus saja pada kinerja Kejaksaan Agung dan DPR RI sebagai fungsi kontrol yang profesional, jangan malah membawa hal-hal sepele yang sebetulnya tidak terlalu krusial dan akan menjadi opini publik yang multi tafsir" pungkasnya. (Irfan)