www.nuansametro.co.id - Tegalwaru
Perhutani khususnya KPH Purwakarta sebagai pengelola objek wisata diduga telah merugikan pengunjung wisata Curug Cigeuntis, dengan cara membebankan biaya alat program e-tiketing yang tidak berfungsi pada pengunjung wisata Curug Cigeuntis.
Hal ini terungkap bermula dari adanya perbedaan harga tiket yang dibayar oleh pengunjung sebesar Rp 22.000/orang sedangkan harga tercetak di tiket sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).
Berdasarkan hasil investigasi, kenaikan harga sebesar Rp 2000 (dua ribu rupiah), karena adanya program e-tiketing dari Perhutani Divre Jawa Barat dan Banten yang bekerjasama dengan pihak ketiga.
Pengelola wisata Curug Cigeuntis yaitu Perhutani KPH Purwakarta dan BUMDes Desa Mekarbuana merasa keberatan, jika beban biaya pengadaan e-tiket harus memotong hasil pembagian keuntungan penjualan tiket sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) dari harga tiket sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Sehingga harga tiket dinaikkan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
Di tempat terpisah, Uum Maksum selaku Kepala KPH/ADM Purwakarta ketika dikonfirmasi mengatakan, bahwa untuk harga tiket itu berdasarkan kesepakatan dinaikkan sesuai kewenangan KPH Purwakarta.
“Kenaikan tiket 2000 rupiah sudah dari bulan Juli 2021, sehubungan ada Perjanjian Kerjasama/PKs dari Divre dengan pihak PT. Galanus untuk penerapan e-tiket," kata Uum Maksum.
Uum Maksum juga menerangkan, kebijakan e-tiket bukan dari KPH Purwakarta, tapi dari kantor Perhutani Divre Bandung. Adapun di tiket masih tercetak Rp 20.000,-, pengelola memanfaatkan stock tiket lama yang masih banyak.
“Kami sudah memerintahkan stock tiket lama di stempel dengan harga baru yaitu Rp 22.000,- dan menempelkan SK KPH Purwakarta tentang kenaikan harga tiket di depan loket," ujar Uum Maksum.
“Sedangkan masalah alat e-tiket yang tidak berfungsi, nanti Divre yang akan mengevaluasi”, tambah Uum Maksum.
Sungguh ironis, Perhutani/KPH Purwakarta selaku pengelola wisata Curug Cigeuntis diduga membebankan biaya alat e-tiket yang tidak berfungsi ke pengunjung, padahal Perhutani KPH Purwakarta sudah bertahun-tahun mengelola dan memungut tiket masuk ke pengunjung. Tentunya sudah berapa keuntungan yang didapat dari pungutan tiket masuk tersebut. (Deden)