= Diduga Dana Silpa Masih Ada, Tagihan Proyek Di Dinas PUPR dan PRKP Mandek - Nuansa Metro

Diduga Dana Silpa Masih Ada, Tagihan Proyek Di Dinas PUPR dan PRKP Mandek


www.nuansametro.co.id - Karawang
Beberapa proyek yang sudah dikerjakan dibeberapa bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Tahun Anggaran 2021, mandek tidak terbayar. Padahal menurut informasi yang diperoleh, masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Apa yang menjadi dasar hal itu bisa terjadi?

Sekertaris Dinas PRKP, H. Tatang Sutiswa, saat dikonfirmasi nuansametro.co.id, via SMS dengan enteng menyampaikan, bahwa hal itu akan dibayarkan pada tahun kemudian.

"Paling dibayar tahun depan," ungkapnya. 

Ditempat terpisah, Kasubid verifikasi BPPKAD, Inan, saat dikonfirmasi nuansametro.co.id, bahwa keuangan untuk pembayaran kegiatan di Dinas PUPR yang sudah jadi SPM nya, namun tidak bisa diterbitkan SP2D, dirinya mengungkapkan, dana silpa di kas daerah per tanggal 31 Desember 2021 masih ada tiga ratus milyar rupiah.

"Salah kalau pihak Dinas mengatakan tidak ada anggarannya. Dana silpa di kas daerah per tanggal 31 Desember 2021 masih ada tiga ratus milyar rupiah" 
ujar inan. 

Tidak dapat mencairkan anggaran pekerjaan tersebut, dikeluhkan para rekanan pemerintah daerah Karawang,  seperti yang disampaikan oleh Yonan Suwandi kepada nuansametro.co.id, pada Selasa (5/01), bahwa beberapa pekerjaan di setiap bidang di Dinas PUPR sudah selesai dikerjakan dan sudah dibuatkan SPM, namun SP2D tidak bisa diterbitkan dengan dalih tidak ada anggaran.

Lain hal nya dengan di Dinas PRKP, beberapa proyek PJU sudah selesai dikerjakan, tapi saat diminta untuk pembuatan SPM tidak bisa dibuatkan, dengan dalih tidak ada anggarannya juga.

"Yang membuat saya heran, kalau memang betul masih ada dana silpa, kenapa sudah ada SPM nya, tidak bisa diterbitkan SP2D nya. Aneh-aneh aja"  ujar Yonan.  (Tata)
          

Posting Komentar untuk "Diduga Dana Silpa Masih Ada, Tagihan Proyek Di Dinas PUPR dan PRKP Mandek"