www.nuansametro.co.id-Karawang
Bertepatan dengan momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus memperingati hari jadinya yang ke 2 tahun, LBH Cakra menggelar diskusi publik dengan mengangkat tema "Ketidak adilan terus berulang tidak ada gerakan nyata pemenuhan hak asasi manusia di Karawang" bertempat di Brits hotel Karawang, Sabtu (11/12/2021).
Pada diskusi publik ini, LBH Cakra menghadirkan Advokat senior dan pejuang HAM, Johnson Panjaitan serta Bambang Maryono selaku pemerhati kebijakan publik, dengan moderator acara, Dadi Mulyadi, SH. MH selaku dewan pembina LBH Cakra.
Direktur LBH Cakra, Hilman Tamimi, SH menuturkan harus ada regulasi yang konkret untuk melindungi hak dasar warga negara, khususnya di Kabupaten Karawang, pemerintah harus melindungi rakyat, menghormati dan pemenuhan hak-hak rakyat melalui kebijakan-kebijakan dan program-program yang pro rakyat.
Berdasarkan hal tersebut LBH Cakra mendesak Pemerintah daerah Kabupaten Karawang untuk segera membuat Perda Hak Asasi, agar ada regulasi terkait HAM di tingkat daerah.
Hilman menilai, Pemkab Karawang saat ini sudah gagal untuk memenuhi hak asasi warganya, seperti dengan adanya kemiskinan ekstrem, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, ekploitasi alam yang berdampak langsung kepada masyarakat.
"Karena masyarakat Karawang mempunyai hak untuk hidup yang layak, hak bekerja, hak mendapatkan penghasilan layak, hak untuk hidup nyaman hak menghirup udara yang sehat, dan lain sebagainya. Karena pemerintah lah yang harus bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak asasi masyarakatnya," ungkapnya.
Di hari ulang tahun LBH Cakra yang ke 2 tahun, Hilman berharap LBH Cakra semakin eksis, bisa melahirkan kader-kader pejuang hukum yang
profesional dan progresif revolusiner sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. (Irfan)