www.nuansametro.co.id - Karawang
Perihal banyaknya temuan di lapangan terkait pekerjaan proyek yang diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Adapun beberapa pekerjaan yang diduga telah terjadi penyimpangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Karawang, diantaranya di Bidang Pengairan, Bidang Jalan, Bidang Bangunan, Bidang Jembatan dan Bidang Pemeliharaan.
Hal tersebut diatas diungkapkan oleh Juru Bicara dari gabungan beberapa LSM yang akan melakukan audensi dengan pihak dinas PUPR Karawang, Deni Rudi Yana, melalui rilis yang dikirim ke redaksi Nuansa Metro, Kamis (16/12).
Menurut Deni, alasan gabungan LSM akan melakukan audiensi, karena pihaknya telah menemukan beberapa dugaan penyimpangan dan pekerjaan yang tidak sesuai RAB.
"Selain itu, banyak pula pengerjaan proyek yang dikerjakan duluan di anggaran tahun 2021 oleh beberapa rekanan, atas perintah dinas PUPR, yang akan dibayar pada anggaran 2022. Sehingga patut diduga ada penyalahgunaan anggaran. Berkaitan dengan bukti, semua sudah kami miliki" ungkap Deni kepada Nuansa Metro melalui telepon selulernya, Kamis (16/12/2021).
Lebih jauh Deni menjelaskan, yang akan melakukan audensi ke dinas PUPR itu, yang tergabung dalam Aliansi LSM yang dipimpin Ketua Gibas Jaya, Satrio.
"Begini nih, yang nanti akan audensi itu Aliansi LSM yang dipimpin Ketua Gibas Jaya, Satrio. Kemaren juga kita sempat kumpul dengan LSM Banteng Karawang, Gibas Jaya, Ketum Banten, pokonya beberapa lembaga lah. Dan tentunya untuk juru bicara dengan pihak Dinas pasti saya. Karena kalau bukan saya gak bakal ada yang bisa dan gak bakal ada yang ngerti tentang di PUPR" terangnya.
Selain itu Deni juga menuturkan, bahwa dirinya sudah siap dan mempersiapkan bukti data yang dimilikinya, bilamana dibutuhkan disaat bicara dengan pihak dinas.
"Yaa, urusan debat dengan dinas dari A sampai Z nya pasti saya. Yang tahu urusan PUPR kan hanya saya. Ketika saya debat, pasti disaksikan para lembaga-lembaga yang audensi. Jangankan debat dengan orang dinas PUPR, dengan Sekda ataupun Bupati sekalipun saya siap, apalagi ada TV saya resep tah" tegas Deni.
Ketika ditanya, sudah sebanyak apa bukti data yang telah dimilikinya. Deni mengatakan, pihaknya sudah mengantongi sekitar 300 an bukti data yang nanti akan dibuka ketika audensi dengan dinas PUPR.
"Heuugghh, untuk urusan bukti data mah gak usah diragukan, kita sudah memiliki bukti sekitar 300 - 400 an lokasi pekerjaan. Saya akan pertanyakan pekerjaan-pekerjaan yang gak bener itu kepada PUPR. Trus ada pekerjaan yang dikerjakan sekarang dan dibayar tahun 2022, itu gimana tanggung jawab dinas?" Imbuhnya.
Ketika ditanya salah satu contoh pekerjaan yang dianggap pihaknya diduga telah menyalahi. Deni menolaknya untuk menyebutkan salah satu contoh lokasi pekerjaan yang menurutnya diduga telah menyalahi spek atau tidak sesuai RAB.
"Yaa, gak bisa saya sebutkan sekarang dong. Nanti saja saya buka ketika kita audensi dengan pihak dinas PUPR. Bukti data, seperti Poto-poto pekerjaan yang tidak sesuai spek. Termasuk pekerjaan yang belum ada SPK nya. Tentunya kita akan kirimkan surat audensi dulu ke pihak dinas. Kita tunggu saja nanti, kapan pihak dinas PUPR siapnya" tutup Deni Rudiyana. (NP)