www.nuansametro.co.id-Karawang
DKC Garda Bangsa Kabupaten Karawang menggelar audiensi dengan Pemkab Karawang, yang di wakilkan oleh Hanapi Chaniago selaku ASDA II Kabupaten Karawang, bertempat diruang rapat Asda II, Senin (4/10/2021)
Ketua Garda Bangsa Kabupaten Karawang, Ahmad Bustomi mengatakan, ada dua point Penting yang hari ini didiskusikan bersama Asda II Karawang, yaitu persiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam Pemulihan Ekonomi Pasca PPKM berakhir (New Normal) dan janji politik serta program prioritas Ibu Bupati dan Wakil Bupati Karawang terutama tentang Rutilahu.
Abu menuturkan, terkait Rutilahu ini merupakan janji politik Cellica-Aep yang dituangkan dalam RPJMD 2021-2026. Garda Bangsa sudah melakukan tinjauan khusus ke semua desa di Kabupaten Karawang, ternyata masih banyak rumah yang akan roboh, khususnya di desa Kedung Jeruk Kecamatan Cibuaya.
"Ada salah satu rumah warga yang mempunyai bayi baru berumur dua bulan, rumahnya mau roboh namun belum tersentuh bantuan rutilahu dari Pemkab Karawang," tuturnya.
Garda Bangsa Karawang berharap pada Bupati Karawang segera merealisasikan janji politiknya untuk bantuan rutilahu kepada masyarakat Karawang, yang membutuhkan bantuan. Bupati jangan main main dengan janji politiknya, Pemkab Karawang harus segera turun kebawah survey langsung terhadap rumah yang mau roboh.
"Jangan sampai ketika sudah memasuki musim hujan ada hal-hal yang tidak diinginkan menimpa rumah warga yang mau roboh, jika anggarannya kurang, Garda Bangsa siap membantu Pemkab Karawang dari sisi anggaran untuk membangun rutilahu untuk masyarakat Karawang yang rumahnya mau roboh," tegas Abu.
Abu menambahkan, pada kesempatan ini pihaknya mempertanyakan kepada Asda II terkait database kuota penerima manfaat Bantuan UMKM (BPUM) yang sampai hari ini belum jelas target dan sasaran nya.
Namun Asda II menjawab akan berkoordinasi dulu dengan Dinas Koperasi, ini sungguh ironis, berarti pemda Karawang selama ini belum tahu data penerima BPUM di Kabupaten Karawang.
"Pemkab Karawang belum tahu berapa jumlah penerima dan siapa saja penerima BPUM, jadi wajar saja jika ada anggapan bantuan BPUM ini tidak tepat sasaran," jelasnya.
Lebih lanjut, Abu mengatakan, Pemkab Karawang harus segera memanggil Jajaran Dinas Koperasi bagaimana output dan effect program BPUM ini dirasakan atau tidaknya oleh para pelaku usaha UMKM di Kabupaten Karawang. (Irfan)