www.nuansametro.co.id - Karawang
Terkait sikap Bupati dan Wakil Bupati Karawang soal pembelian kendaraan dinasnya di tengah pandemi Covid 19 ini. Sikap kedua pejabat tersebut tidak bergeming dengan kritikan dari berbagai kalangan masyarakat Karawang.
"Ini kami anggap, telah lunturnya sense of crises dari kedua pejabat tinggi tersebut" ungkap Sekjen Kompak Reformasi, Pancajihadi Al Panji, kepada nuansametro.co.id, Jum'at (24/9).
Kata Panji, pengadaan kendaraan dinas jabatan Bupati dan Wakil Bupati serta Sekda, itu dialokasikan dalam APBD 2021. Saat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan perekonomian masyarakat Karawang sedang sekarat.
"Mirisnya lagi anggaran tersebut bukannya direfokusing, ini malah direalisasikan. Padahal kebutuhan tersebut tidak mendesak dan kendaraan yang lama pun masih layak.
Lebih parahnya lagi, adalah sekretaris daerah harusnya memberi masukan ke Bupati dan Wakil Bupati terkait anggaran yang harus di refokusing ini malah ikut-ikutan mengalokasikan kendaraan dinas jabatan Sekda" tegas Panji.
Menurutnya, walaupun kendaraan dinas Sekda kelasnya dibawah kendaraan Bupati dan Wabup. Harusnya dia menolak dan menyarankan di refokusing ke anggaran yang lain yang lebih mendesak.
"Ketika mobil dinas baru Bupati dan Wakil Bupati sudah digunakan, awak media pun sudah meliputnya justru malah kendaran dinas baru sekda tidak terlihat. Apakah ini disembunyikan, untuk sekedar menjaga citra yang sedang dibangun atau bagaimana. Kendaraan Dinas Sekda yang lama kan masih bagus kenapa ikut-ikutan Bupati dan Wabup" sindir Panji.
Lebih jauh, Panji mengungkapkan, bila melihat harta Sekda yang di Laporkan ke KPK melalui LHKPN cukup fantastis juga. Seharusnya, untuk mobil saja tidak mau berkorban ditengah pandemi ini, apalagi beliau sebagai ketua DKM, yang seharusnya memberi contoh dan memperlihatkan rasa empati kepada masyarakat Karawang yang sedang kesusahan.
"Sebetulnya bagi dia (Sekda) sangat mudah untuk mengalihkan anggaran tersebut, apalagi kendaraan dinas tersebut Pengguna Anggarannya (PA) kan beliau. Tapi itulah bila semua tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Yang dipikirnya, yaa hanya fasilitas negara saja untuk kepentingannya. Apalagi sekda ini bila melihat anggaran kerumah tangganya mendekati 500 juta pertahun" jelas Panji.
Panji menambahkan, bahwa Sekda sebagai koordinator aset daerah, seharusnya memberi contoh juga. Berdayakan aset-aset yang ada, cari aset-aset yang tidak jelas rimbanya.
"Bahkan, kami mendapatkan informasi, mantan Wakil Bupati saja belum mengembalikan mobil dinasnya dan Sekda pun tidak berani mengambilnya.
Kami sangat prihatin jika pimpinan pemerintahan di Karawang seperti ini. Seolah Karawang ini jadi suka-suka para pejabat tanpa memperhatikan derita warganya sendiri" pungkasnya. (Tata/red)