= DPW J.P.K.P Provinsi Jawa Barat, Menggelar Rapat Konsolidasi Internal Yang Sempat Tertunda - Nuansa Metro

DPW J.P.K.P Provinsi Jawa Barat, Menggelar Rapat Konsolidasi Internal Yang Sempat Tertunda


Foto : Pengurus DPW J.P.K.P Jawa Barat saat rapat konsolidasi internal, Minggu (26/9).

www.nuansametro.co.id- Karawang
Jajaran Pengurus Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Konsolidasi internal di Sekretariat J.P.K.P Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Nagasari, Karawang, Minggu (26/9/21).

Acara Rapat Konsolidasi Internal tersebut, selain sebagai ajang silaturahmi paska turunnya Level PPKM, juga memperkuat soliditas jajaran kepengurusan di Jawa Barat.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) J.P.K.P Jawa Barat Endang Suryana, mengatakan, sudah cukup lama jajaran kepengurusan Jawa Barat tidak duduk bersama seperti hari ini. Karena situasi yang mengharuskan mengikuti aturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan, yang mengharuskan selalu tetap jaga jarak.

"Sebenarnya sudah beberapa kali diagendakan rapat konsolidasi seperti ini, namun itu tadi, pandemi Covid-19 yang mengharuskan kita tetap jaga jarak," ucap Ketua DPW Endang Nupo sapaan akrab Endang Suryana.

Untuk itu lanjut Endang Nupo, bahwa Organisasi itu meskipun terhalang oleh berbagai kendala alam seperti sekarang pandemi Covid 19, namun komunikasi tetap tak pernah putus. Komunikasi antar sesama pengurus Wilayah tetap terjaga dengan baik.

" Namun tidak afdol juga kalau hanya lewat Handphone. Nah baru hari ini jajaran pengurus bisa tatap muka," terangnya.

Kemudian masih kata Endang Nupo, setelah pandemi hilang atau setidaknya sudah melandai, akan menindaklanjuti beberapa agenda yang tertunda karena pandemi.

"Agenda tersebut seperti audensi dengan beberapa instansi terkait di Provinsi Jawa Barat. Dan juga ada beberapa pembenahan struktur organisasi di beberapa daerah," tandasnya.

Sekali lagi kata Endang Nupo, J.P.K.P adalah organisasi pengawasan dibidang Kebijakan Pemerintah, maka kita harus lebih mengedepankan monitoring dan pengawalan kebijakan pemerintah baik pusat, provinsi ataupun daerah kabupaten atau kota.

"Pantau terus kebijakan pemerintah agar tidak disalahgunakan oleh oknum," pungkasnya.(Mad)