= DPC PDI Perjuangan Karawang Bersama BBHAR, Mengadukan Hersubeno Arief Ke Polres Karawang - Nuansa Metro

DPC PDI Perjuangan Karawang Bersama BBHAR, Mengadukan Hersubeno Arief Ke Polres Karawang


Foto : Ketua DPC PDI Perjuangan Karawang, Taufik Ismail bersama Kuasa Hukum dari BBHAR, Saeful Bahri, SH, saat mengadukan Hersubeno Arief ke Polres Karawang, Senin (13/9/2021).

www.nuansametro.co.id - Karawang
Masyarakat Indonesia termasuk di Karawang Jawa Barat beberapa hari terakhir ini dikejutkan oleh informasi yang dihadirkan oleh pemberitaan, baik di media online, media elektronik, dan media cetak termasuk media sosial lainnya yang secara luas memberitakan tentang Presiden Republik Indonesia ke – 5 dan Ketua Umum PDI Perjuangan Profesor (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri. 

Namun demikian informasinya begitu “liar”, negatif dan merugikan baik secara pribadi, keluarga maupun secara kelembagaan Partai. Pasalnya, informasinya mengabarkan bahwa Profesor (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri dikabarkan telah sakit dengan kondisi koma di RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina), Jakarta. 

Informasi atau kabar tersebut menjadi meluas dan tersebar massif ketika setelah disampaikan dan dipublikasikan oleh Hersubeno Arief dan kemudian dijadikan referensi oleh semua media dan tentunya membuat heboh masyarakat Indonesia. Bahwa informasi atau kabar yang telah disampaikan oleh Hersubeno Arief, merupakan informasi atau kabar yang tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya kepada publik karena pada faktanya Profesor (HC) Hj. Megawati Soekarnoputri dalam keadaan baik dan sehat wal'afit tanpa kurang apapun. 

Berdasarkan hal tersebut, Badan Bantuan Hukum & Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Cabang Kabupaten Karawang, melalui Saeful Bahri, SH, bersama Pimpinan dan Pengurus DPC PDI Perjuangan, resmi melaporkan Hersubeno Arief Ke Polres Karawang, karena diduga telah melakukan fitnah, menyerang martabat terhadap Presiden Republik Indonesia ke 5 dan juga sebagai Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Profesor (HC) Hj. Megawati Soekarno Putri.

Berdasarkan informasi atau kabar dari Hersubeno Arief yang menginformasikan dan menyebarkan informasi tersebut kepada publik merupakan hoaks (kabar bohong) dan/atau informasi yang tidak benar dan menyesatkan publik dan sudah masuk dalam kategori perbuatan tindak pidana sebagaimana yang diatur Pasal 55 ayat (1) angka ke – 1 KUHP yaitu “meraka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menurut Saeful Bahri, Dalam hal ini, Hersubeno Arief sangat patut diduga telah melakukan tindak pidana. Perbuatan Hersubeno Arief juga masuk kategori unsur –
unsur yang terdapat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP jo. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Adapun bunyi Pasal 27 ayat (3) tersebut yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". 

Dan bunyi Pasal 45 ayat (3) nya, yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

"Hersubeno Arief yang sampai saat ini, tidak dapat membuktikan sumber kebenaran informasi atau kabar tersebut, berasal dari siapa yang telah disebarluaskan kepada publik"  ucap Saeful.
 
Lebih lanjut, Saeful mengungkapkan, sudah sepantasnya patut diduga keras Hersubeno Arief telah mempunyai niat yang tidak baik, tidak benar, hoak, dan menyesatkan. 

"Bahwa perbuatan tersebut sudah terpenuhinya unsur mens rea nya, untuk mendasari perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang perbuatan pidana dan sanksi pidananya diatur lebih lanjut dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Pungkasnya. (Fan/Oya/Jhon)

Posting Komentar untuk "DPC PDI Perjuangan Karawang Bersama BBHAR, Mengadukan Hersubeno Arief Ke Polres Karawang"