www.nuansamwtro.co.id - Karawang
Maraknya pemberitaan perihal pembelian buku LKS oleh orang tua siswa ditengah pandemi Covid-19 menimbulkan bau tak sedap, hingga adanya tudingan dugaan telah terjadi konspirasi antara pihak sekolah dengan toko buku.
Banyaknya desakan dari berbagai kalangan agar polemik pembelian buku LKS tersebut lekas teratasi dan adanya solusi yang tepat. Namun, sebaliknya, dengan banyaknya keluhan dari para orang tua siswa tersebut, malah membuat Wakil Bupati Karawang Aep Saepulah terkesan bungkam, hingga tak bisa berkomentar terkait kesusahan para orang tua siswa atas pembelian buku LKS itu.
Padahal dirinya yang vokal menyuarakan bahwa penjualan buku LKS dan pungutan saat penerimaan siswa baru disekolah masuk kategori pungli. Hal itu pernah dia ungkapkan sewaktu acara seminar di hotel Resinda beberapa waktu lalu.
Namun atas sikap bungkamnya Wabup, masyarakat Karawang merasa lega, dengan adanya pernyataan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Karawang, Drs. Asep Junaedi, M.Pd, yang selalu terbuka dan respon setiap diwawancarai oleh kalangan wartawan itu.
Polemik pembelian buku LKS oleh para orang tua yang selama ini terjadi, mendapat tanggapan serius dari Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Drs. Nandang Mulyana, dirinya merasa miris atas pemberitaan yang terkesan memojokkan pihak sekolah dan para guru perihal pembelian buku LKS oleh orang tua murid.
"Setiap tahunnya hal ini selalu menjadi polemik di masyarakat. Sebenarnya LKS itu hanya pengayaan dan tidak diharuskan. Akan tetapi selayaknya pemerintah harus mencari jalan keluar, kami tidak mau selalu guru yang dipojokkan. Bahkan terkesan selalu ada masalah dalam pembelian LKS ini" ungkap Nandang.
Menurut Nandang, dirinya tidak berharap, guru selalu menjadi bulan bulanan. Menjadi pihak yang selalu disalahkan.
"Kami inginkan, tugas guru hanya mengajar dan mengenai pemenuhan kebutuhan belajar adalah tugas pemerintah, yang mesti memenuhi kebutuhan belajar, baik bahan belajar siswa atau Guru" tegasnya.
Lebih jauh Nandang menegaskan, perihal sengkarut pembalian LKS harus ada jalan keluarnya, jangan sampai setiap ajaran baru selalu menjadi polemik yang tidak berkesudahan.
Nandang merasa prihatin dengan kondisi seperti ini, seharusnya pihak pemerintah daerah turun dan melakukan investigasi terkait hal itu.
"Saya Protes kalau guru yang selalu disalahkan. Kasihan pihak guru Kalau kejadiannya seperti ini terus. Harusnya pihak pemerintah daerah cepat mencari solusinya, bisa dengan mengadakan pengadaannya, itu kan bisa dialokasikan melalui APBD, kalau memang LKS itu mesti ada. Tentunya LKS itu diberikan kepada siswa secara gratis" pungkas Nandang. (Red)