= Unras Karang Taruna Bogenfeil di Desa Kareke Berjalan Kondusif, Dibawah Pengamanan Polsek Kota Dompu - Nuansa Metro

Unras Karang Taruna Bogenfeil di Desa Kareke Berjalan Kondusif, Dibawah Pengamanan Polsek Kota Dompu


Foto : Ketua BPD serta Kades Kareke saat menanggapi unras Karang Taruna.

www.nuansamwtro.co.id - Dompu
Berawal dengan ketidak puasan dan ketidak transfaranan dalam memutuskan kebijakan kepala Desa,  Lembaga Karang Taruna Bogenfiel lakukan aksi unjuk rasa yang bertempat di kantor Desa Kareke Kabupaten Dompu (05/07/2021).

Kegiatan aksi unjuk rasa oleh karang taruna Bogenfiel di kantor Desa Kareke dengan jumlah massa sekitar 20 orang.

Dalam aksi unjuk rasa  yang dikoordinir oleh Ketua Karang Taruna Iswanto.

Saat Orasi ketua Koordinator Iswanto bersama peserta oransi menuntut Kepala Desa agar Melakukan Transparansi dalam Anggaran      Lembaga Karang Taruna.
Menolak pembebasan dan pembelian lahan untuk pembangunan Penggilingan padi serta agar merevisi kepengurusan BPD.

Kapolsek Kota Ipda Arif, Padal Pam IPDA Jubaidin, Kanit IV Sat Intelkam Polres Dompu Bripka Carles Fredrick dan anggota, dengan Kepala Desa Kareke M. Arsyad Salam, S. Sos, terkait dengan yang akan menerima atau menanggapi tuntutan dari masa aksi, serta tetap menghimbau kepada masa aksi untuk mematuhi protokol kesehatan.

Pada saat aksi pendemo diterima langsung oleh kepala Desa dan Ketua BPD Desa Kereke.
 
Ketua BPD Amudin, terkait dengan tuntutan Karang Taruna menyampaikan mengenai pembebasan lahan itu bertujuan untuk pembuatan gedung serba guna desa dengan anggaran dasar 550 juta, dengan lokasi tanah di Doro Nggudu dengan harga tanah 750 juta.
"Atas hal tersebut, desa tidak jadi melakukan pembelian, karena harga tanah tidak sesuai dengan anggaran desa" ungkap Amudin.

Ia juga menjelaskan, pihaknya juga telah mengundang semua elemen masyarakat untuk perubahan anggaran APBDes.

"Namun ketua karang taruna di wakili oleh sekretaris karang taruna, timbul kesempatan untuk pembelian lahan lain" katanya.

Ada program Gapoktan dari dinas pertanian dan ketahanan pangan bahwa ada proyek penggilingan yang akan di kelola oleh Gapoktan dengan syarat desa harus memiliki lahan dan visit bangunan.

"Atas hal tersebut dilakukan perubahan anggaran dengan anggaran dasar 550 juta di bagi dua untuk pembelian tanah dan pembangunan visit bangunan" jelasnya lagi.

Kepala Desa M. Arsyad Salam, S. Sos, juga menanggapi pendemo. Dirinya mengucapkan terima kasih atas hadirnya masyarakat yang menyuarakan aspirasinya.

"Bahkan, tidak hanya anggaran operasional karang taruna yang dilakukan perubahan, semua anggaran untuk operasional yang lain juga dilakukan hal yang sama untuk penanggulangan" papar Kades.

Dengan adanya permasalahan yang timbul, maka akan dilakukan pembahasan kembali untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Kami juga berharap apabila timbul permasalahan lainnya, agar diselesaikan secara musyawarah, jangan sampaikan berkelanjutan dengan merusak fasilitas ataupun aksi pemblokiran jalan"  pintanya.

Dengan penyampaian dari Ketua BPD para Aksi menyampaikan. Mereka  tidak menerima atas penyampaian dari ketua BPD.

 "Kami meminta ketua BPD untuk mengundurkan diri karena dinilai kurangnya kinerja BPD" teriak pendemo kesal.

Mereka juga, menolak atas kesepakatan rencana pembelian tanah oleh pemerintah desa milik dari ketua BPD.

"Kami meminta pemerintah desa untuk memfasilitasi masyarakat dengan BPD untuk revisi pengurus dan ketua"  Tandasnya. (Rls/NP)