www.nuansametro.co.id - Jakarta
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kepada para kepala daerah agar menyiapkan tempat untuk ruang isolasi mandiri warga yang terpapar covid-19, dan juga tempat tersebut harus tetap selalu dipantau.
Selain itu Presiden juga meminta Kepala Daerah menyiapkan rumah sakit cadangan. Penyiapan tempat-tempat isolasi terpusat untuk pasien Covid-19 bergejala ringan maupun tanpa gejala merupakan salah satu hal penting yang perlu dilakukan di daerah, terutama di wilayah padat penduduk.
Tanpa adanya tempat isolasi terpusat, kecepatan penularan Covid-19 di wilayah padat penduduk tersebut diyakini bisa terjadi semakin cepat dan masif.
Hal tersebut menjadi salah satu poin arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin (19/7/2021).
“Penyiapan rumah isolasi, terutama untuk yang bergejala ringan. Kalau bisa, ini sampai di tingkat kelurahan atau desa, ini akan lebih baik. Kalau tidak, paling tidak, ada isolasi terpusat di tingkat kecamatan terutama ini untuk kawasan-kawasan yang padat, utamanya di kota-kota, ini harus ada,” tutur Presiden.
Hasil cek lapangan, khususnya di kawasan-kawasan padat penduduk penularan Covid 19 akan sangat masif.
“Karena cek lapangan yang saya lakukan untuk kawasan-kawasan padat, (rumah berukuran) 3×3 meter, dihuni oleh empat orang. Saya kira ini kecepatan penularan akan sangat masif, maka dari itu disiapkan isolasi terpusat di kelurahan atau paling tidak di kecamatan,” imbuh Presiden Jokowi.
Selain itu, Presiden juga meminta kepala daerah untuk merencanakan dan menyiapkan rumah sakit daerah, termasuk rumah sakit cadangan dan rumah sakit darurat.
Hal tersebut perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila terjadi lonjakan sehingga kapasitas rumah sakit penuh.
“Paling tidak kita memiliki di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Itu akan terlambat,” tegas Presiden.
Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.
Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau kapasitas rumah sakit atau bed occupancy rate di setiap rumah sakit sehingga bisa dioptimalkan untuk penanganan pasien Covid-19.
“Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan bed yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 (persen) atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) Covid-19,” kata Presiden.
Kata Presiden, hal itu kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) Covid-19 berapa.
"Kalau ndak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu,” paparnya.
Selanjutnya, Presiden juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.
Berdasarkan data yang diterima Presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.
“Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran (di catatan saya) Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini,” sambungnya.
Demikian halnya dengan Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 28 triliun dipergunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.
Tetapi realisasi yang sudah disalurkan baru mencapai Rp 5,6 triliun atau kurang dari 25 persennya.
“Ini yang saya minta semuanya dipercepat. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, percepatan anggaran sangat dinanti oleh masyarakat,”pungkasnya. (NP)