www.nuansametro.co.id - PPU
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM) mengaku tidak lagi berkenan untuk mengurusi penanganan Covid-19 didaerahnya. Karena hal itu dianggap hanya akan menimbulkan masalah terkait dengan hukum.
“Tahun 2021 ini, bulan enam, saya menyatakan akan menarik diri untuk mengurusi yang namanya urusan Covid-19. Mulai dari pengadaan dan penanganan serta lain-lainnya, saya tegaskan akan menarik diri,” kata AGM usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 di DPRD PPU, pada Selasa (29/6/2021).
Bupati AGM mencontohkan, pengadaan empat unit chamber atau bilik disinfektan untuk kendaraan senilai Rp 2 miliar. Namun, belakangan pengadaan barang tersebut, dianggap hanya menimbulkan masalah bagi kepala daerah.
“Kami mengadakan chamber, jadi masalah. Padahal itu pengadaan Maret 2020. Pada saat itu, harga masker saja dari harga Rp 50 ribu per boks jadi Rp500 ribu, bahkan jutaan rupiah. Waktu itu kondisi pembatasan, masih kurang perkapalan dan pesawat dan akomodasi lainnya. Kemudian dijadikan masalah dan dituntut untuk menyesuaikan harga yang tidak sesuai keadaan awal pandemi,” ujar Bupati ADM.
Dengan kejadian tersebut pun akhirnya Bupati merasa kesal, lantaran pengadaan barang yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 membuat pejabat terkait diperiksa pihak terkait.
"Keppres tahun 2019-2020 tentang keadaan luar biasa. Kalau KLB (kejadian luar biasa), itu seperti perang apapun dilakukan. Jadi, saya selaku Bupati diperiksa dan dipermasalahkan. Bahkan kepala Dinas Kesehatan juga diperiksa dan ditakut-takuti," ujar Bupati.
Akibatnya, Bupati akan bertindak masa bodoh dengan situasi apapun yang terjadi. Mau itu status zona merah atau pun hitam sekalipun. Pihaknya tidak mau selaku Bupati diperiksa dan dipermasalahkan.
"Tentang pendanaan tidak mau urusi, langsung saja pusat urusi. Anggaran darurat apapun dilakukan. Tapi, kalau kondisi kuning dan hijau jadi masalah. Diperiksa dengan isu tidak jelas. Sudah berapa warga yang meninggal. Untung saja yang periksa tidak meninggal,”sindir Bupati.
Bupati AGM pun meminta pernyataannya tersebut untuk diviralkan oleh kalangan awak media. Bahwa dirinya tidak mau menangani lagi terkait dengan penanganan urusan Covid-19.
“Media tolong viralkan ini, saya akan menarik diri dengan yang ada kaitannya pengurusan covid 19, meskipun status didaerah ini zona hitam pun, langsung saja pemerintah pusat yang urusi,” tegasnya kepada para wartawan di Gedung DPRD PPU.
AGM pun mengajak pemerintah kabupaten/kota bersikap yang sama.
“Saya ajak pemerintah kabupaten/kota untuk tidak usah urusi corona. Karena Keppres ternyata tidak berlaku,”pungkasnya. (NP)