www.nuansametro.co.id -Karawang
Pengacara senior sekaligus pengurus KAMI Karawang, H. Elyasa Budiyanto SH, merasa geram ketika mendengar pemerintah Indonesia membatalkan keberangkatan jamaah haji tahun 2021, dengan alasan keamanan karena pandemi virus corona yang sampai dengan saat ini masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.
Hal itu disampaikan oleh Elyasa kepada wartawan nuansametro.co.id, menurut nya pemerintah RI diduga masih punya hutang berkaitan masalah living kost ataupun hunian, yang menyebabkan pihak kerajaan Arab Saudi tidak lagi percaya. Kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang dinilai tidak terbuka terkait pengelolaan uang jamaah haji.
"Ya Pemerintahan RI punya utang, kebiasaan ngutang melulu, kerajaan Arab Saudi sudah gak percaya. Badan Pengelola Keuangan Haji tidak Transparan akibat Rezim jokowi juga tidak mau terbuka." Ungkapnya saat ditanyakan oleh wartawan nuansametro.co.id, terkait pengelolaan keuangan jamaah haji Indonesia, terutama masyarakat Karawang, Selasa (8/6/2021).
Kemudian, Elyasa juga sangat menyayangkan, sikap Polres Karawang yang tidak menanggapi adanya pengaduan dari masyarakat Karawang yang mengalami pembatalan keberangkatan haji.
"Apabila tidak ada respon dari Polres Karawang, maka Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang akan menggelar aksi ke kantor DPRD untuk memanggil pihak Polres Karawang" Ujar Elyasa.
Lanjut Elyasa, seharusnya lebih baik BPKH pengelola keuangan haji, ekspose saja, KAMI Karawang akan buka laporan polisi kaitan ujaran kebohongan Kemenag sehingga masyarakat dibuat resah, mohon Kapolres Karawang untuk membuka diri.
"Kalau Kapolres nya terserah anak buah dibawah, maka KAMI Karawang akan aksi ke DPRD dan memanggil Kapolres oleh DPRD, Rakyat harus jadi raja" Tegasnya. (Djaja)