www.nuansametro.co.id - Pedes
Sebanyak tiga orang team audit independen (audit khusus akuntansi publik) mengaudit Koperasi Guru Pedes Kabupaten Karawang Jawa Barat, yang sengaja di datangkan dari Bandung untuk menyelesaikan Kekisruhan antara pengurus KGP (Koperasi Guru Pedes) dengan para anggotanya, audit di mulai dari hari Selasa (8 juni 2021) sampai dengan hari Jumat (11 juni 2021).
Ketua PGRI Pedes, Asep Supriatna S.Pd yang juga merupakan anggota KGP saat di temui nuansametro.co.id mengatakan, audit ini sengaja di datangkan atas hasil rapat anggota luar biasa untuk menyelesaikan persoalan di tubuh KGP dengan anggota.
"Audit di mulai sejak hari Selasa dan sampai hari ini Jum'at (11/6), mudah- mudahan hari ini clear, semua data sudah di dapatkan karena memang ketidaksingkronan, jadi banyak data yang tidak nyambung. Kita tunggu nanti hasil dari audit ini karena hasil ini akan di bawa ke bandung untuk di teliti dan dipelajari dulu oleh team" ungkap Asep.
Kekisruhan ini di picu dari pengurus KGP yang tidak bisa mengembalikan dana Sifitri (simpanan iedul fitri), simpanan tabungan bukan hasil usaha yang selama ini di setor setiap bulan oleh anggota, dimana biasanya pada akhir tahun di bagikan, tapi ternyata tidak. Sementara uang yang di pinjamkan umpama 50% seharusnya yang 50% itu ada, tapi kenyataannya nihil modal sifitri pun tidak di kembalikan.
"Tahun 2019 itu kan tutup buku dan RAT tahun 2020. Pada saat itu bulan oktober harusnya RAT karena seharusnya bulan maret - april itu harus ada RAT. Pemilihan pengurus ternyata pengurus lama tidak bisa menyelenggarakan dengan berbagai alasan. Intinya tidak ada dana, dari situlah otomatis anggota muncul kekhawatiran dan mosi ketidak percayaan terhadap pengurus" ujarnya.
Akhirnya, sekitar akhir bulan Mei 2021 karena desakan dari anggota di adakan rapat anggota luar biasa dan menolak pertanggung jawaban pengurus lama. Kemudian membentuk kepanitian yang dinamakan normalisasi KGP.
Menurut Asep, karena BP pun sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan pengawasan itu, maka perlu di adakan audit secara independen untuk menghilangkan fitnah terutama ke pengurus dari kecurigaan anggota.
"Dari hasil audit ini, nanti akan ketauan selisihnya, apa ada di semua pengurus atau tidak. Tapi memang sementara sekarang sentralnya ada di ketua ya tersudut di ketua semuanya" ucapnya.
Sementara Salim.S.Pd Korwilcambidik Pedes menambahkan, para anggota sudah minta perlindungan terhadap PGRI dan Korwil. Jadi segala sesuatunya untuk menjalankan amanah anggota, perlindungan itu di laksanakan dengan langkah pertama, rapat pembentukan panitia normalisasi, membuat usulan secara resmi ke Dinas Koperasi Kabupaten dan Dekopinda.
Kata Salim, langkah permohonan ke auditor, jadi semua langkah ini sudah ditempuh, termasuk tembusan di dalam pelaksanaan sekarangpun selalu disampaikan.
"Karena nanti sebagai penengah antara pengurus lama dan team normalisasi adalah Dinas Koperasi dan Dekopinda. Jadi alurnya tidak ada yang di langkahi" katanya.
Sementara salah satu pengurus koperasi Hermawan.S.Pd saat dihubungi via telephone mengatakan, bahwa audit itu langkah terbaik dan hak anggota. Agar semuanya jelas dan tidak ada yang merasa di rugikan.
"Baguslah, kalau memang ada tim audit independen, biar semuanya jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan" pungkasnya. (Aziz).