= Pengamat Sosial, Mahar Kurnia : "Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang, Mulai Ditekan Eksekutif" - Nuansa Metro

Pengamat Sosial, Mahar Kurnia : "Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang, Mulai Ditekan Eksekutif"


Foto : Pengamat Sosial, H. Mahar Kurnia.

www.nuansametro.co.id - Karawang
Pandemi corona mengakibatkan dampak yang luar bisa bagi perekonomian masyarakat Indonesia, termasuk kabupaten Karawang. Bukan hanya secara umum pada masyarakat, namun juga pada penerimaan asli daerah.

Hal itu diungkapkan Pengamat Sosial, Mahar Kurnia saat mengisi acara seminar, bertajuk 'Mensiasati krisis ekonomi ditengah Pandemi' dikantornya.

Kata Mahar Kurnia, bagaimana tidak, hari ini Pemkab Karawang harus berpikir keras, bagaimana menangani persoalan dana penanganan covid-19 yang terus meningkat. Cara -cara yang diambil adalah penguatan anggaran, baik yang bersifat anggaran belanja rutin dan belanja pegawai, juga harus berpikir tentang anggaran kesiapan dalam proses penanganan corona yang semakin meningkat.

Menurutnya, isu yang bergulir adalah Refocosing, dimana anggaran APBD lagi-lagi di incar untuk penanganan virus Corona, yang muncul varian baru, sehingga Karawang ditetapkan sebagai daerah zona merah dan siaga 1 oleh Gubernur Jawa Barat.

"Belajar dari Refocosing tahun lalu, eksekutif menyisakan SILPA (Sisa lebih penggunaan anggaran ). Yang mana anggaran-anggaran tidak terserap secara efektif dan produktif, sehingga menyisakan Interpelasi oleh para anggota dewan, meskipun kandas dijalan" ungkap Mahar Kurnia.

Mahar mengatakan, penanganan covid-19 yang terfokus pada Dinas Kesehatan secara mayoritas, sehingga penanganan sesungguhnya tidak dirasakan oleh masyarakat secara luas akibat dari wabah ini.

Tak hanya itu, Mahar menduga ada upaya-upaya menekan Banggar DPRD agar angka-angka itu muncul sesuai dengan settingan Eksekutif. 

"Kita sebut saja DLHK kemarin, dimana para petugas kebersihan berdemo di DPRD menuntut perbaikan upah. Ini kan menjadi pertanyaan besar.
Upah kerja minim itu bukan terjadi tahun ini, ini bertahun-tahun dan dibiarkan pihak eksekutif" Sindir Mahar.

Lebih jauh Mahar menjelaskan, upah petugas kebersihan memang jauh dari layak, sehingga pelayanan terhadap masyarakat minim dari kata idealan kenapa harus sekarang. 

"Kenapa pada saat pandemi covid 19 di ramaikan. Saya meyakini, ada upaya tekanan ke banggar, agar anggaran itu dinaikan. Sekali lagi pertanyaan saya,  kenapa baru sekarang dan tidak dari dulu" tanyanya.

Bahkan menurutnya, angin kencang tentang refocosing terus dihembuskan pihak eksekutif. Seolah mereka tidak menemukan cara-cara inspiratif, seperti misalnya melibatkan industri. Karawang mempunyai kawasan industri begitu banyak. 

"Coba duduk bareng dan mencari solusi, apalagi ini penyebaran massal terbukti berasal dari kawasan. Jangan sampai ada kesan kawasan menjadi negara didalam negara. Yang mana kawasan, punya aturan sendiri dan Pemkab tidak mampu menyentuh hal itu, secara kewenangan dan teritorial, saya yakin pemkab mampu melobi kawasan. Apalagi saya paham betul, siapa saja pejabat pemda yang mampu melakukan hal itu"  kata Mahar.

Mahar juga menghimbau, para anggota dewan harus hati-hati, cermat dan tepat didalam memutuskan kebijakan. Disitu ada uang rakyat yang harus dipertaruhkan kalaupun terjadi refocosing. Banggar harus benar-benar mampu menghitung, mengawasi dan mengeluarkan angka-angka yang cermat dan tepat didalam memutuskan kebijakan nantinya.

Mahar pun mengingatkan para penegak hukum seperti kejaksaan, harusnya berperan aktif dalam pengawasan anggaran, agar penanganan Covid bisa makin efektif dan wabah ini segera tertangani dengan baik serta kehidupan dimasyarakat kembali normal. Baik secara ekonomi dan secara umum. (Irfan)