www.nuansametro.co.id -Karawang
Ketua PCNU Karawang, KH. Ahmad Ruhiyat Hasby menghimbau kepada seluruh masyarakat Karawang untuk bisa menerima hasil keputusan dari pemerintah RI mengenai pembatalan keberangkatan haji 2021. Hal itu tentunya karena pemerintah memiliki beberapa alasan, diantaranya tidak disediakan kuota haji oleh pihak Arab Saudi dan berkaitan dalam hal keamanan karena situasi masih dalam masa pandemic Covid-19.
Pria yang akrab disapa Kang Uyan itu menerangkan kepada wartawan nuansametro.co.id bahwa pemerintah RI tentunya sudah melakukan upaya diplomasi dan negosiasi antar kedua negara. Pembatalan ibadah haji apabila berkaitan dengan keamanan, hukumnya wajib untuk diikuti sebagai upaya untuk mencegah kerusakan.
“Pembatalan ibadah haji jika terkait keamanan jema'ah, wajib diikuti, karena NU punya prinsip kaidah usul fiqih : dar'ul mafasid muqoddamun ala jalbil masholih, menolak kerusakan, lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan.” Ungkapnya saat ditanyakan oleh wartawan nuansametro.co.id terkait pembatalan keberangkatan jama'ah haji Indonesia, terutama masyarakat Karawang, Selasa (8/6/2021).
Pihaknya juga menghimbau kepada masyarakat Karawang untuk tetap percaya dengan pernyataan resmi dari pemerintah. Pembatalan haji tahun ini karena berkaitan dengan keamanan dan tuduhan bahwa Kemenag memiliki hutang merupakan hal yang tidak mendasar. Hal itu merupakan hoax, karena melihat track record BPKH sebagai pengelola keuangan jama'ah haji, ia menilai cukup bisa dipercaya dan tidak mungkin adanya kegagalan dalam pengelolaan keuangan.
“Kita percaya kepada pernyataan resmi pemerintah, pembatalan haji tahun ini karena berkaitan dengan keamanan, yang kita tahu dari rilis yang dikeluarkan, penerimaan Saudi beberapa negara yang mendapat quota haji tahun ini hampir semuanya Negara maju yang sudah menerapkan sistem vaksinasi yang disetujui oleh pemerintah Arab Saudi.” Ujar Kang Uyan.
Lanjutnya, jika tuduhan kemungkinan kemenag punya hutang, menurutnya itu tuduhan yang tidak mendasar, dan hoax dari pihak yang anti pemerintah.
"Jika melihat track record pengelola BPKH yang sekarang cukup bisa dipercaya dan tidak mungkin ada kegagalan Investasi" pungkasnya. (Djaja)