= DPRD Jawa Barat Berharap Gubernur Lakukan Refocusing di Skala Prioritas, Pada Pembangunan Ekonomi - Nuansa Metro

DPRD Jawa Barat Berharap Gubernur Lakukan Refocusing di Skala Prioritas, Pada Pembangunan Ekonomi


Foto : Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati.

www.nuansametro.co.id - Bandung
Komisi II DPRD Jawa Barat meminta kepada gubernur dan TAPD melalui pimpinan DPRD Jawa Barat agar dalam penentuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan, menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas. 

Program yang harus diselamatkan bahkan seharusnya ditingkatkan, misalnya, soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.

"Begitupun dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022 - hal ini kami sampaikan ulang, mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat kita soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Jawa Barat ini, untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat kita" kata Anggota komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati.

Sementara pada Sektor pariwisata yang semakin lesu, hendaknya gubernur harus memperhatikan semua pelaku usaha disektor ini, yang mengalami kesusahan berkepanjangan, karena situasi pandemi. 

"Program akselerasi dibutuhkan untuk ini, bukan live service dan pencitraan di media sosial saja" sindir Rahmat Djati.

Kata Rahmat, Komisi II juga sudah mengajukan kepada gubernur melalui pimpinan DPRD Karawang soal pelaksanaan program penanggulangan pandemi covid 19 di Jawa Barat, terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama PEN, juga sektor kesehatan masyarakat. 

"Saya dikabari dari pimpinan, bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD ke gubernur dan kita sedang menunggu respon saudara gubernur" imbuhnya.

Situasi sekarang ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari tokoh masyarakat dan para aktifis kepada komisi II, namun pihaknya taat prosedur. Semua hal disampaikan ke pimpinan DPRD. 

"Semoga dalam waktu dekat ada respon dari saudara gubernur, kami tidak menghendaki gerakan-gerakan masyarakat yang biasa disebut demo oleh para aktifis dan tokoh-tokoh masyarakat kalau hanya untuk sekedar menunggu jawaban dan kebijakan yang fundamental dan terasa oleh masyarakat dalam situasi darurat seperti ini" pungkasnya. (Irfan)