www.nuansamwtro.co.id - Karawang
Berubahnya status BUMD menjadi Perumda, ternyata tidak dapat merubah terkait isu-isu miring manajemen maupun pengelolaan PDAM Tirta Tarum Karawang yang tak henti-hentinya bergulir setiap waktu.
Prakrisu Hukum yang juga pengamat Kebijakan Publik, Asep Agustian, SH.,MH., Mengutarakan, perkara dugaan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh PDAM Tirta Tarum Karawang kembali mencuat. Pasalnya, sudah puluhan tahun proyek miliaran pengadaan bahan kimia, pengadaan pipa hingga meter air di Tirta Tarum terus-terusan dikuasai oleh tiga perusahaan ataupun tiga Suplayer mitra PDAM Tirta Tarum.
"Selain masalah isu miring dugaan KKN di setiap pengadaan proyek di PDAM Tirta Tarum Karawang ini, juga diduga melibatkan sejumlah oknum Anggota DPRD Karawang yang selalu 'tutup mulut'. Karena diduga sebagian oknum wakil rakyat tersebut diduga ikut 'kongkalikong' dan menikmati hasil KKN dari setiap proyek pengadaan di PDAM Tirta Tarum Karawang" ungkap Asep kepada nuansametro.co.id. Kamis (10/6/2021).
Menurut Asep, selama ini PDAM Karawang selalu terus melakukan 'pencitraan' di mata publik. Masalah tentang pelayanan maupun keberhasilan capaian kinerjanya.
"Padahal faktanya, manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang masih 'bobrok', jauh dari harapan publik Karawang sebagai konsumen PDAM" ujarnya.
Asep menjelaskan, dugaan unsur KKN di setiap proyek pengadaan PDAM Karawang, kembali harus ditelusuri oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena merupakan hal yang mustahil, jika setiap miliaran proyek pengadaan PDAM selalu dimenangkan oleh tiga perusahaan yang itu-itu saja.
"Perusahaan yang lainnya ada juga sih. Tapi nilai proyeknya yang kecil-kecil. Sementara yang nilai proyeknya miliaran seperti proyek MBR 12 miliar saja, ya masih dikuasai oleh tiga perusahaan itu-itu juga," kata Asep.
Asep mengulas, belajar dari pengalaman, setiap pergantian Direksi PDAM Karawang, selalu ada tersangka kasus korupsi. Termasuk kepemimpinan PDAM Karawang Dirut M. Soleh hari ini, dirinya meyakini kemungkinan besar bakal ada tersangka kasus korupsi yang baru, jika saja unsur penegak hukum mau mendalami setiap pengadaan miliaran proyek PDAM dengan serius.
"Saya minta Aparat Penegak Hukum mulai kembali mendalami setiap dugaan KKN proyek PDAM. Bohong besar jika PDAM hari ini ada kemajuan (perubahan). Karena dapat saya pastikan lagunya emang baru, tapi kasetnya masih lama," tegasnya.
Asep menambahkan, jika unsur KKN di tubuh PDAM Karawang tidak akan pernah hilang.
Kembali kepada persoalan dugaan KKN proyek miliaran PDAM yang udah puluhan tahun dikuasai tiga suplayer, Asep menjelaskan, pengadaan bahan kimia, pipa hingga meter air yang menggunakan katalog dipastikan akan mendapatkan diskon.
Namun yang menjadi pertanyaan, kemanakah selama ini dugaan uang diskon dari setiap pengadaan proyek miliaran di PDAM.
"Saya dapat kabar, diskon setiap pengadaannya dari 20% hingga 30%. Terus kemana uang diskon itu larinya. Lagi-lagi kabarnya diduga dibagi-bagi di jajaran direksi," kata Askun.
Pada persoalan lain, kata Asep, persoalan di PDAM Karawang juga terkait 'tingkat kesejahteraan' para pegawainya yang masih jauh dari kata layak. Yaitu dimana gajinya yang masih di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK), tidak berimbang dengan gaji Dirut, Direksi hingga gaji Dewan Pengawas yang mencapai puluhan dan belasan juta.
"Kalau gaji Dirut PDAM bisa lebih besar dari gaji wakil bupati, gaji Dewan Pengawas PDAM mencapai belasan juta, kenapa gaji para pegawai di bawahnya yang selama ini berjibaku berjuang di PDAM hanya digaji 3,2 juta, hal itu jauh dari nilai UMK," imbuhnya.
Menurutnya, hal yang wajar jika sampai hari ini manajemen dan pengelolaan PDAM Karawang tidak pernah ada perubahan. Meskipun 'pencitraan' ke publik terus dilakukan PDAM Karawang.
"Emangnya siapa yang bakal percaya jika PDAM Karawang hari ini sudah lebih baik. Kondisinya masih sama kok seperti yang dulu. Masih banyak dugaan unsur KKN. Jika masih tidak percaya, silahkan Aparat Penegak Hukum untuk mulai melakukan penyelidikan," pungkasnya. (Fan/red)