www.nuansametro.com- Karawang
Banyaknya pengaduan masyarakat, terkait perombakan perangkat desa pasca Pilkades serentak, menyisakan sejumlah persoalan. Pasalnya diduga para kepala desa terpilih terkesan arogan dan semau dewek, dengan cara merombak semua struktural desa.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi SDM DPP LASKAR NKRI H. Mahar Kurnia saat Halal Bi Halal sekaligus stok beras di salah satu desa di Kecamatan Cibuaya, Karawang, yang dihadiri mantan para perangkat desa.
Menurut Mahar, hal ini sangat memprihatinkan,
Kepala desa memang memiliki hak untuk menentukan struktural desa, tentu dengan pertimbangan kompetensi dan kebaikan untuk memajukan desa tersebut, bukan berdasarkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
"Kebanyakan kepala desa selain mengangkat tim sukses, juga mengangkat keluarga untuk dijadikan struktural didesa. Kalau memiliki syarat sesuai undang-undang desa gak masalah, tapi harus memperhatikan aspek politik dan kesinambungan pemerintahan desa. Konsolidasi menjadi penting, karena setelah pelantikan gak ada lagi kawan dan lawan politik, semua menjadi satu untuk desa yang lebih baik" ungkap Mahar.
H. Mahar pun mengingatkan para kepala desa untuk membuat rancangan seleksi yang sesuai aturan dan kompetensi didesanya, agar kinerja yang dia pimpin menjadi lebih baik.
Mahar yang dikenal sebagai penggiat sosial ini pun, menghimbau Dinas DPMD dan Bupati agar melakukan pembinaan kepada kepala desa terpilih, karena KKN itu bukan hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga di ingatkan.
"Karena teori umum, jika kekuasan bersifat absolute, maka disanalah sarang korupsi akan terjadi.
Desa harus menjadi ujung tombak pembangunan. Sekarang desa sedang berinovasi menjadi desa kreatif dan inovatif, tinggal bagaimana kepala desa menyatukan kekuatan di internal desa menjadi sebuah terobosan, untuk menciptakan bagaimana desa menjadi maju dan sejahtera. Tanpa harus melihat lawan dan kawan politik" pungkasnya. (Citra/NP)