www.nuansametro.com- Kab. Bekasi
Momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) tahun 2021, sejumlah guru honorer yang tergabung dalam FPHI Kabupaten Bekasi menggelar aksi Cap Jempol Darah di depan kantor Komisi Hak Asasi Manusia di jalan Latuharhary, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Senin (3/5/2021).
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan para guru honorer terhadap kondisi dunia pendidikan yang semakin carut marut di Kabupaten Bekasi. Terlebih sikap arogan yang kerap ditunjukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, serta tidak adanya transparansi sehingga tata kelola dan tupoksi para pejabatnya amburadul, hal itu diutarakan Ketua FPHI Kabupaten Bekasi, Andi Heryana.
"Ini merupakan tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya, sebagai masyarakat Kabupaten Bekasi. Apalagi bagi mereka yang menjadi pelaku didunia pendidikan tersebut, miris kami melihat kenyataan tersebut. Kami berharap adanya perubahan kearah yang lebih baik, tapi kenyataannya terkesan ada pembiaran dari Bupati Bekasi terhadap semua kecarut marutan dunia pendidikan" ungkap Andi.
Sikap kritis yang selalu ditunjukan oleh anggota FPHI dianggap musuh bagi Pemkab Bekasi. Hal tersebut menurut Andi ditunjukan oleh Dinas terkait yang menteror akan diberhentikan mengajar disekolah hingga jasa tenaga kerja mereka belum juga dibayarkan sejak bulan Januari.
"Dalam kondisi pandemi dan dalam menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadhan serta menghadapi hari raya Idul Fitri almubarok, tega-tega nya gaji atau Jasa Tenaga Kerja kami di tahan hanya kerena mereka vokal dan bersuara lantang serta memberikan kritik kepada pemerintahan saat ini, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, juga ada kesan pembiaran dari Bupati terhadap kelakuan bawahannya dalam hal ini Kadisdik" ujarnya.
Front Pembela Honorer Indonesia ( FPHI ) dalam merayakan HARDIKNAS 2021 kali ini di depan kantor KOMNASHAM RI dengan membubuhkan cap jempol darah mereka sebagai pernyataan sikap mereka yang mengutuk keras ketidak adilan yang dilakukan Carwinda selaku Kadisdik Kabupaten Bekasi, serta pembiaran yang dilakukan oleh Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi.
"Gaji atau Jasa Tenaga Kerja bagi GTK non ASN yang telah 4 bulan lamanya belum di bayarkan hanya kerena mereka pengurus dari FPHI yang bersuara vokal, yang terus mengkritik Bupati Bekasi dan Dinas Pendidikan, demi masa depan Bekasi yang kita cintai, kami meminta agar segera hak kami selama ini 4 bulan lamanya wajib di bayarkan, ini bukan keteledeoran tapi ini skenario dan pembiaran terhadap hal itu" tegas Andi.
Bubuhan cap jempol darah tersebut nantinya akan diberikan kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja sebgai hadia Hardiknas 2021 dari para GTK Non ASN tersebut. (mo/np)