= Selain Bupati, GMNI Juga Laporkan Banggar DPRD Kabupaten Bekasi Ke KPK - Nuansa Metro

Selain Bupati, GMNI Juga Laporkan Banggar DPRD Kabupaten Bekasi Ke KPK



GMNI Kabupaten Bekasi saat menyerahkan berkas ke petugas KPK di Jakarta, Selasa (13/4/2021)
 
www.nuansametro.com- Jakarta
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi kembali lakukan aksi masa di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, untuk menindaklanjuti persoalan kasus proyek pembangunan Toilet yang diduga telah menelan biaya mencapai miliaran rupiah yang dialokasikan dari dana APBD Kabupaten Bekasi, Selasa (13/4).

Dalam aksinya kordinator lapangan (Korlap) Sekaligus ketua (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi Yogi Trinanda menyampaikan dan mendessk agar KPK melakukan aksi terjun bebas ke Kabupaten Bekasi, untuk menyelidiki persoalan pembangunan toilet SD dan SMP yang tersebar di sebanyak 488 titik yang menelan anggaran 198 juta per unitnya.

"Ya hari ini kami datang ke gedung KPK, untuk meminta KPK melakukan penyidikan terkait anggaran Toilet yang cukup Fantastik harganya, karena kami menduga terkait persoalan toilet mengandung unsur KKN, "Kata Yogi Ketua DPC GMNI Kab Bekasi.

Selain melakukan Aksi damai, DPC GMNI Kabupaten Bekasi juga menyerahkan beberapa dokumen kepada KPK, untuk menjadi dasar Penyidikan KPK di wilayah Kabupaten Bekasi.

"Selain aksi damai, tadi kita juga naik ke atas untuk menyerahkan beberapa dokumen ke bagian pengaduan masyarakat, dan kita berharap laporan yang di lakukan GMNI bisa di proses lebih cepat, apakah ada unsur  KKN atau tidak, dan kita dalam sepekan kedepan tinggal menunggu balasan kabar dari KPK  yang nnti akan di informasikan dari KPK ke DPC GMNI Kabupaten Bekasi," jelasnya.

Adapun tuntutan yang di sampaikan oleh DPC GMNI Kabupaten Bekasi, ada terdapat tiga point, satu di antaranya, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan Anggaran Toilet yang mencapai Milliaran Rupiah, 

"Kedua, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan aliran Dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi untuk meloloskan Anggaran Toilet, dan yang terakhir, Mendukung KPK memeriksa Bupati Kabupaten Bekasi dan pejabat Dinas, terkait  Anggaran Toilet yang di duga melakukan Korupsi," tandasnya. (Mo/NP)

Posting Komentar untuk "Selain Bupati, GMNI Juga Laporkan Banggar DPRD Kabupaten Bekasi Ke KPK"