www.nuansametro.com- Karawang
Main gertak ala sejumlah oknum pejabat di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang yang menyatakan bakal menggelar aksi mogok kerja, mendapat beragam komentar dan sorotan sinis dari masyarakat.
Hal itu terkait dengan ramainya isu cashback fee hotel dan rumah sakit dalam penanganan Covid-19 yang disebut-sebut diduga melibatkan oknum pejabat Dinkes dan oknum anggota DPRD Kabupaten Karawang. Rencana aksi demo itu sangat disesalkan oleh Ketua DPD Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P) Kabupaten Karawang, Bambang Sugeng, S.E.
Menurut Bambang, ancaman rencana aksi mogok kerja yang disampaikan Sekda Karawang, Acep Jamhuri, merupakan cerminan sikap ketidakdewasaan para pejabat dalam memahami tugas pokok dan fungsi mereka sebagai abdi negara, yang siap bekerja melayani publik dan tentunya siap juga menerima risiko apapun.
"Sekarang begini saja, kalau mereka bersih, kenapa harus risih. Kalau mereka ancam mau mogok karena APH ingin selidiki kasus cashback itu, artinya patut dicurigai ada korelasinya. Diperiksa oleh APH itu, adalah bagian dari tanggung jawab dan risiko dari pekerjaan,”tegas Bambang kepada nuansametro.com, Minggu (21/3/2021).
Bambang juga mengingatkan para pejabat yang ancam mogok kerja dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Mogok kerja yang dilakukan pastinya akan mengganggu pelayanan publik dan jika itu terjadi maka mereka layak diberikan sanksi tegas.
"Mogok kerja yang akan dilakukan pejabat, yang dimobilisasi atau sekalipun menurut kemauan sendiri tidak dibenarkan dalam norma-norma dan aturan kepemerintahan,”jelaanya.
Bambang pun menyesalkan dengan sikap Sekda selaku pimpinan ASN tertinggi di Kabupaten Karawang yang mestinya memberikan masukan kepada bawahannya agar bersikap kooperatif dengan APH.
"Sekda sebagai pimpinan ASN di Karawang, harusnya memberikan masukan dan nasihat agar mereka tidak melakukan mogok kerja yang imbasnya bisa merugikan masyarakat Karawang. Ingat, mereka itu di gaji yang uang nya berasal dari rakyat!!!,”pungkasnya. (Np)