www.nuansametro.com- Garut
Kritik Hendro Sugiarto selaku Sekjen Santri Pasundan, kepada Bupati Garut Rudy Gunawan terkait banyaknya kebijakan yang dikeluarkan diduga tidak pro rakyat. Bahkan dirinya mengajak debat terbuka dengan orang nomor satu di Garut itu.
"Saya berharap Bupati Garut tidak hanya bisa berbicara seperti ketua LSM yang sedang berorasi monolog. Giliran ditanya secara terbuka di media, Bupati Rudy Gunawan malah diam seribu bahasa dan tidak merespon" ungkap Hendro.
Hendro mengatakan, banyak dugaan kebijakan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Rudy. Mulai soal Klinik dan rumah miliknya yang disewa milliaran rupiah menggunakan uang rakyat untuk RSD Covid, pengadaan alat-alat kesehatan dan sarana covid, kwitansi dugaan gratifikasi pasar yang bernilai miliaran rupiah, ataupun dugaan manipulasi dan rekayasa tiang pancang salah satu pasar.
"Saya pribadi meragukan komitmen Bupati terkait ucapanya di media pada waktu yang lalu. Meski saya masih berharap keraguan saya benar-benar salah" ujarnya.
Hendro menunggu sikap lanjutan Bupati Garut, bahkan bila perlu diadakan debat terbuka. Biar perwakilan dari kami datang sekaligus membawa bukti-bukti awal yang dapat dilihat oleh publik dan Bupati sendiri.
"Kami tantang bupati Garut untuk debat terbuka. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kemelut yang terjadi, baik berkaiatan dengan transparansi RSD Covid -19 maupun pasar, muaranya adalah conflik of interest" beber Hendro.
Menurut nya, Council of Europe (2000) mengatakan, bahwa konflik kepentingan adalah potensi yang jika tidak dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendorong pejabat publik mengambil keputusan yang tidak berdasar pada kepentingan publik.
Bahkan ACFE (The Association of Certified Fraud Examiners) mengelompokkan Fraud menjadi tiga kelompok yaitu korupsi, penyajian laporan keuangan yang tidak benar, dan penyalahgunaan atau penggelapan harta organisasi. Adapun posisi conflik of interest berada di kelompok korupsi.
"Kembali ke persoalan, jika saya menjadi bupati Garut. Saya akan memanggil santri Pasundan supaya secepatnya melaporkan berbagai dugaan itu ke penegak hukum mulai dari minta audit, investigasi ulang soal dugaan manipulasi pembangunan tiang pancang di salah satu pasar yang telah dibangun sebelumnya,dll" katanya.
Bahkan, Hendro pun menunggu Bupati, bicara seperti semula yang mencak-mencak waktu bicara di media.
Kata Hendro, sebenarnya, tanpa dukungan dari Bupati sekalipun, dirinya tetap komitmen untuk membuka dan melaporkan kasus-kasus ini sampai tuntas.
Selain kasus-kasus yang telah disampaikan ke publik sebelumnya. Tentu masih banyak lagi kasus lain yang akan dirinya laporkan.
Seperti soal adanya jual beli kios pasar dengan harga ratusan juta, adanya kroni pejabat yang kasak kusuk cari project. informasi tersebut masih dalam kajian dan dalam beberapa waktu kedepan kemungkinan sudah bisa didapati kebenarannya.
"Dan kami bukan sedang menggertak Sambel, dalam waktu cepat kami pun akan melaporkan semua yang kami sampaikan ke aparat penegak hukum.
Namun karena ada data susulan, hingga kami harus mengkaji lagi. Jadi laporan formal yang seharusnya selesai minggu ini diundur, Mudah-mudahan minggu depan tim sudah bisa ke Kejagung, Mabes Polri dan KPK untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut" Pungkasnya.
Selain ke Lembaga-lembaga tersebut, Hendro juga akan mengirimkan surat terbuka pada Presiden, Menko polhukam, Mendagri, dan Gubernur. ( ZM/NP)