www.nuansametro.com- Karawang
Belum tuntas gaduhnya celotehan Anggota DPRD Karawang, Toto Suripto soal adanya dugaan 'cashback fee' sewa hotel untuk tempat isolasi pasien covid-19, kini sudah ramai soal ribu-ribut ASN Kabupaten Karawang yang mempertanyakan pertanggungjawaban dana KORPRI yang jumlahnya miliaran rupiah.
Kabar ini bermula dari status Whatsapp salah seorang ASN Karawang, Rakhmat Gunadi, yang kemudian di-screnshoot oleh praktisi hukum asal Karawang, Asep Agustian SH.MH.
Screnshoot status Rakhmat Gunadi yang di-upload di media sosial facebook tersebut kemudian banyak mendapat komentar beragam dari para aktivis dan jurnalis yang ada di kabupaten Karawang.
Mayoritas mereka yang ikut berkomentar merespon positif atas gerakan yang dilakukan Rakhmat Gunadi untuk mempertanyakan transparansi penggunaan dana KORPRI yang berasal dari pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) para ASN perbulan.
Yaitu dimana sekitar 14 ribu TPP ASN di Karawang diwajibkan untuk dipotong sekitar Rp 100 ribu per bulan. Sehingga diperkirakan ada sekitar Rp 1,4 miliar dana KORPRI yang terkumpul setiap bulannya.
"Status yang dibuat Gunadi itu sungguh sangat luar biasa. Kalimat dalam status Whatsapp itu seolah memberi support kepada para ASN yang menjadi anggota Korpri Karawang utk membongkarnya" terang Asep.
Menurut Asep, dengan adanya status WhatsApp Gunadi itu, kemungkinan ada yang salah dalam pengelolaan dana anggota Korpri tersebut. Dia juga berharap, Gunadi dan para anggota korpri berani untuk terus membongkar kasus itu.
"Kemana saja dana tersebut mengalir, lalu peruntukannya untuk apa, dana tersebut bukan digunakan utk kepentingan pribadi atau kelompoknya, tapi dana tersebut adalah untuk kepentingan kesejahteraan para Anggotanya, jangan ragu dan takut untuk meneggakan sebuah kebenaran di tubuh Korpri ini, usut sampai tuntas dan seret sampai menjadi terang benderang agar tidak menjadi liar dalam persoalan Ditubuh Korpri ini" ujar Asep Agustian saat di wawancara nuansametro.com melalui seluler nya, Sabtu (21/3/2021).
Lebih lanjut Asep menuturkan, awal masalah itu mencuat, berawal dari adanya kabar pemotongan TPP sebesar 5% untuk bantuan korban banjir. Penggunaan anggarannya yang dianggap tidak transparan, kemudian membuat para ASN 'geleng-geleng kepala'.
Terlebih sebelumnya, TPP ASN juga dikabarkan sempat dipotong 10% (dua kali 5%) untuk sumbangsih pencegagan dan penanganan covid-19, yang salah satu penggunaanya untuk pembelian beras yang disalurkan melalui tiap-tiap kecamatan yang ada di kabupaten Karawang.
"Khusus pemotongan TPP ASN sebesar 5%, diduga tanpa adanya kesepakatan untuk bantuan korban banjir. Bola liar itu ditudingkan kepada beberapa pihak seperti Bank Bjb, BKPSDM, hingga Sekda Karawang, H. Acep Jamhuri sebagai Ketua KORPRI Karawang" ungkap Asep.
Namun terkait yang dituduhkan ke pihak BKPSDM, kabar tersebut telah ditepis oleh Kepala Bidang Kesejahteraan dan Kedisiplinan (Kesdis), Dudi pada pemberitaan nuansametro.com sebelumnya, yang menyatakan bahwa pemotongan TPP tidak dilakukan oleh BKPSDM. Melainkan oleh bagian kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
Namun Asep tetap mempertanyakan, siapa sebenarnya yang mengintruksikan agar TPP dipotong 5% untuk bantuan korban banjir, diduga tanpa adanya kesepakatan dari para ASN, khususnya di jajaran pengurus Korpri.
"Apakah atas perintah Bupati, Sekda atau Kepala BKPSDM. Karena tidak mungkin Bank Bjb berani melakukan pemotongan TPP tanpa adanya intruksi dari pejabat tinggi di Karawang" desaknya.
Pasalnya, setelah kabar pemotongan 5% TPP ini beredar luas, Asep Agustian mengaku banyak menerima pesan dari ASN, yang selama ini tidak pernah berani untuk bersuara di dalam mempertanyakan haknya. Karena mereka (para ASN) merasa takut disanksi, saat terlalu banyak tingkah soal transparansi potongan TPP maupun dana KORPRI ini.
"Setelah Pak Gunadi bersuara dan saya ikut mendukungnya, saya banyak menerima inbok facebook ataupun pesan curhatan dari para ASN. Akhirnya, saya juga tahu salah satu persoalan di tubuh KORPRI selama ini," tuturnya.
Asep juga menghimbau kepada para ASN, agar tidak perlu takut untuk mempertanyakan haknya ini. Dirinya mengaku siap menjadi kuasa hukum para ASN yang selama ini takut untuk bersuara di dalam memperjuangkan hak-haknya.
"Saya minta Pak Gunadi untuk terus bersuara. Pokoknya gak usah takut. Karena saya juga yakin Ibu Bupati akan mendukung gerakan ini, jika saja ini benar-benar murni untuk mempertanyakan hak para ASN," Pungkasnya.
Saat nuansametro.com mengkonfirmasikan masalah ini kepada Rakhmat Gunadi diruang kerjanya. Gunadi belum mau buka suara terkait isi status WhatsApp nya itu.
"Saat ini saya tidak mau komentar dulu Po, Nanti saja hari senin atau selasa saya akan kasih kabar ke Nupo setelah selesai rapat dengan para petinggi Korpri Karawang" Kata Gunadi. (Red)