www.nuansametro.com-Karawang
Beredarnya pemberitaan disejumlah media online terkait Sekjen LSM Kompak Reformasi yang meminta Kajari Karawang, Rohayatie secepatnya dicopot. Mendapat tanggapan dari Maryadi SH selaku
Biro Pidana Khusus DPP NKRI.
Menurut Maryadi SH, tidak ada relevansinya terkait penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dikabupaten karawang, melainkan sentimen subjektif. Bukan berdasarkan bukti2 serta kajian yang komprehensif, menurut kami saudara Pancajihadi AL Panji, sekjen LSM KOMPAK Reformasi tidak tahu dinamika proses penegakan hukum seperti apa kesulitan, hambatannya dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana korupsi.
Ditempat yang sama Kepala Divisi Hukum Dan Ham DPP Laskar NKRI Hendra Supriatna S.H. M.H,
mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri karawang terbukti telah berhasil mengungkap kasus Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kementerian Pendidikan yang merugikan uang negara senilai Rp 2,7 miliar serta beberapa kasus yang lainnya.
"Kami mendukung kinerja Kejaksaan bersama-sama berjuang untuk memberantas korupsi di kabupaten karawang, jangan terpengaruh dengan penilaian seperti itu. Kami mengingatkan bahwa penegakan
hukum tidak harus melaluì secara represif atau penindakan, tapi juga secara preventif. Maka hal tersebut yang harus di pelajari dan wajib di mengerti oleh sodara panji" ujar Hendra.
Menurut Hendra, dirinya menganalisa kepemimpinan kajari Karawang, dapat menciptakan pemerintahan yang bersih transparan dan akuntabel, serta tidak mentolerir segala bentuk KKN.
"Kami mendukung ibu kajari karawang dalam hal penegakan hukum di daerah, khususnya dalam upaya pemerintah memberantas KKN" kata Hendra.
Lebih jauh Hendra mengungkapkan, pada faktanya institusi Kejaksaan Negeri Karawang di bawah kepimimpinan Rohayatie cukup perform untuk bisa membuktikan kepada publik mereka telah bekerja secara profesional dan independen untuk memberantas korupsi. (Irfan)